BERITA UTAMA

KPU Provinsi Siapkan Kuasa Hukum KPU Kolaka

Hadapi Gugatan PHP Asmani-Syahrul

KOLAKAPOS, Kolaka–Teka-teki pengacara yang akan mendampingi KPUD Kolaka, lantaran ada gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) yang diajukan pasangan Asmani Arif-Syahrul Beddu yang saat ini sedang diproses di Mahkamah Konstitusi (MK), setidaknya bisa terjawab. Karena, ternyata KPUD Kolaka tidak memiliki wewenang untuk menetapkannya. Melainkan pihak KPUD Provinsi.

Ketua KPUD Kolaka Nur Ali mengatakan, untuk penggunaan kuasa hukum oleh KPUD Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pilkada jika ada PHP, prosesnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena, kalau pada Pilkada tahun lalu yang menunjuk langsung kuasa hukum adalah kewenangan dari KPUD Kabupaten dan Kota, namun pada Pilkada tahun ini, yang menentukan adalah KPUD Provinsi.

“Kami KPUD Kolaka tidak bisa menentukan kuasa hukum mana yang akan kita gunakan. Tapi, yang menentukannya KPUD provinsi. Namun untuk penentuannya, menggunakan sistem lelang. Jadi, siapapun yang menang pada saat pelelangan nanti. Maka sudah itulah yang akan menjadi pengacara mewakili KPUD Kolaka di MK nanti,” katanya saat ditemui kemarin.

Yang menjadi kewajiban KPUD Kolaka katanya, harus segera melapor kepada KPUD Provinsi. Bahwa, KPUD Kolaka ada PHP yang masuk di MK, sehingga membutuhkan kuasa hukum. Karena, di KPUD Provinsi ada pokja lelang tersendiri yang menanganinya. “Beberapa hari yang lalu, saya bersama Sekretaris KPUD Kolaka ke KPUD Provinsi untuk menyampaikan, agar KPUD Kolaka ikut lelang, makanya saatnya sementara dalam proses,” tuturnya.

Terkait pengacara yang ikut lelang nanti, apakah dari Sultra atau bukan. Hal itu katanya, merupakan kewenangan KPUD Provinsi. Namun kemungkinan, lelangnya secara terbatas dan yang akan diutamakan pengacara asal Sutra saja. Sebab, biar bagaimana pasti akan mengetahui tentang wilayah Kolaka. “Yang jelas, siapapun yang menang lelang nanti, sepanjang bergelar advokat dan sudah banyak menangani kasus, saya pikir itu sudah cukup bagus, karena memiliki pengalaman,” katanya.

Untuk jumlah pengacara yang akan digunakan katanya, sudah pasti lebih dari satu orang. Dan biasanya katanya, yang digunakan dua orang. Apalagi dengan ketersediaan anggaran yang cukup.

“Kalau satu orang, sudah pasti akan kerepotan, bagusnya dua oranglah atau lebih, apalagi anggaran yang disediakan sekretariat KPUD Kolaka cukup,” tuturnya tanpa menjelaskan berapa nominal yang akan digunakan. Karena, yang mengetahui lebih pasti katanya, merupakan pihak sekretariat KPUD Kolaka.

Sebelumnya, Nur Ali mengatakan KPU sudah menyiapkan semua hal untuk menghadapi gugatan itu. Nur Ali juga mengatakan gugatan yang diajukan oleh Paslon Berani itu sebenarnya sudah melewati batas waktu penyampaian dan tidak memenuhi ambang batas syarat mengajukan gugatan. “Kita siap hadapi, dan kalau kita lihat prosesnya mereka sudah terlambat, batas kan tiga hari kerja setelah penetapan mereka sudah harus menyampaikan nya permohonan fisik ke MK, mereka masukan itu tercatat tanggal 12 Juli kemarin, terus syarat batas ambang hasil pilkada untuk mengajukan gugatan juga tidak terpenuhi,” tutupnya. (ing/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top