BERITA UTAMA

Dewan Himbau Warga tak Bayar Kompensasi Lahan PT Sandabi

Ketua fraksi PPP Irwansyah

KOLAKAPOS, Tirawuta — Dianggap ada penyimpangan dalam penyelesaian kompensasi lahan PT Sandabi Inti Lestari (SIL) yang telah diserahkan kepada masyarakat. Anggota DPRD Koltim Irwansyah menghimbau kepada semua masyarakat yang menguasai lahan hak guna usaha (HGU) PT Sandabi agar tidak melakukan pembayaran kepada siapapun. Hal ini dikarenakan banyak keganjalan yang ditemukan terkait penyelesaian lahan tersebut. ” Karena banyak penyimpangan maka saya himbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembayaran terkait kompensasi lahan HGU PT Sandabi ” tegas Irwansyah saat ditemu media ini Selasa (24/7).

Sebab menurut Ketua fraksi partai persatuan pembangunan (PPP) ini, jika masyarakat melakukan pembayaran maka akan dikategorikan sebagai pungutan liar (Pungli) sebab dasar hukumnya belum helas. Sehingga dirinya akan terus mengawal kasus ini agar masyarakat tak ada yang jadi korban pembodohan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. ” Jika kami menemukan ada warga yang melakukan pembayaran maka oknum yang mengambil uang masyarakat akan kami polisikan. Dan untuk mencegah pungli terjadi saya akan laporkan ke saber pungli Polda Sultra ” jelasnya.

Anggota komisi satu DPRD Koltim ini, merincikan temuan yang didapat dilapangan diduga kuat ada permainan yang dapat merugikan masyarakat, sebab HGU PT Sandabi akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kemudian Menteri tidak pernah singgung soal pembayaran karena PT. SIL menyerahkan secara sukarela lengkap rekamannya saya masih simpan, selain itu uang yang kurang lebih Rp 5,6 miliar yang dibayar sebelumnya tidak terungkap, Pembayaran ke rekening perusahaan berpotensi tidak jelas dipertanggungjawabakan, dan Sertifikat gratis oleh BPN. ” Semua datanya lengkap jadi masyarakat tidak lagi harus melakukan pembayaran ” akuhnya.

Untuk itu irwansyah berharap agar Pemda Koltim tidak merugikan masyarakat terkait masalah ganti rugi pembayaran kompensasi lahan HGU PT Sandabi, jika tidak maka dirinya selaku perwakilan masyarakat akan melakukan aksi perlawanan bersama masyarakat. ” Jadi tak ada pilihan lain selain perlawanan terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat. Mari rapatkan barisan untuk terus mengawal kasus ini ” tutupnya. (K9/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top