BERITA UTAMA

Mantan Pejabat Diminta Kembalikan Randis

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Kolaka–Beberapa mantan pejabat di Kolaka masih menguasai kendaraan dinas. Hal tersebut menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sultra. Anggota DPRD Kolaka Amiruddin Masang menyebut randis bukan aset pribadi sehingga harus dikembalikan ke Pemerintah daerah.

Jika memang terlanjur sayang dengan randis itu, Amir menyarankan para mantan pejabat untuk mengikuti prosedur resmi lelang aset daerah. “Tidak ada alasan apapun untuk tidak mengembalikannya. Aturan sekarang, kalau ingin memilikinya, harus ikuti prosedurnya, yakni lelang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Kabupaten Kolaka Nur Syamsul mengatakan, belum lama ini Pemerintah Kabupaten Kolaka mendapatkan catatan dari BPK RI Perwakilan Sultra. Dalam catatan itu, BPK RI menemukan masih ada beberapa aset Pemkab Kolaka khususnya Randis yang masih belum dikembalikan oleh mantan pejabat Kolaka yang sudah pensiun, sehingga diminta untuk ditertibkan. BPKAD Kolaka pun saat ini tidak tinggal diam, BPKAD sudah beberapa kali melayangkan surat kepada mereka yang belum mengembalikan Randis. Selain itu, BPKAD juga, hingga saat ini masih terus melakukan pendekatan persuasif. Sebab, biar bagaimanapun, mereka yang masih mengusai Randis ini, pernah berjasa untuk daerah ketika masih aktif menjadi ASN.

Untuk itu lanjut Amiruddin Masang, jika benar Randis yang masih dikuasai mantan pejabat Kolaka yang sudah pensiun telah jadi temuan BPK RI perwakilan sultra, maka sebaiknya Pemkab Kolaka untuk bergerak cepat. Sebab, jangan sampai menjadi penilain buruk buat Kabupaten Kolaka. “Kalau memang jadi temuan oleh BPK RI, yah harus ditarik. Sebab, aturannya sangat jelas,” tuturnya.

Meskipun demikian lanjut politisi PAN ini, dirinya berharap, agar pemerintah Kabupaten Kolaka terlebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada mereka yang belum mengembalikan Randis tersebut. Sebab, biar bagaimanapun lanjut Amiruddin Masang, mereka ini pernah berjasa untuk Kolaka ketika masih berkarir menjadi PNS.

“Ada baiknya lakukakan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah dilakukan dan masih tidak mengindahkannya. Yah saya rasa Pemkab Kolaka harus mengambil tindakan tegas untuk menariknya. Kalau perlu tarik paksa, karena itu merupakan aset Pemkab Kolaka,” tutupnya. (ing/c)

Bagikan
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top