BERITA UTAMA

Pemkab Konawe Dapat Warning dari KPK

Heri Nurudin Koordinator KPK Wilayah Sultra

Terkait Pengelolaan Keuangan Negara

 

KOLAKAPOS, Unaaha — Kehadiran dua anggota Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di kantor bupati Konawe sempat menghebohkan publik, Selasa (31/7). Pasalnya pertemuan antara pejabat lingkup Pemkab Konawe dengan dua anggota KPK yang berlangsung sekitar pukul 10:00 Wita di aula Inowa, berjalan tertutup. Pertemuan itu juga dijaga ketat oleh satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Akibat sifatnya yang tertutup, sempat muncul spekulasi akan ada pejebat Pemkab Konawe yang diangkut oleh lembaga anti rasuah itu. Namun ternyata, kehadiran KPK terkait monitoring evaluasi dan validasi dari kegiatan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh mantan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Konawe, Parinringi di Pemprov Sultra beberapa waktu lalu.

Hal tersebut juga di benarkan Plt.Bupati Konawe, Tasman Taewa. Ia mengatakan dua anggota KPK yang hadir di Konawe guna melakukan monev dan validasi kesepakatan bersama antara Pemda Konawe dan KPK soal pencegahan korupsi di Konawe pada 20 April lalu. “Kedatangan tim KPK ke Konawe bertujuan untuk melakukan Monitoring Evaluasi dan validasi di beberapa SKPD antaranya di PTSP, ULP dan LPSE, selain itu jika ada permasalahan yang timbul di SKPD akan di indaklanjuti dengan program kegiatan. Pertemuan ini kontinyu dilakukan karena tiap tiga bulan KPK akan kembali melakukan monev dan validasi,” Kata Tasman.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala bagian Humas dan Protokoler Pemkab Konawe, Herianto M Wahab. Kedatangan tim KPK tersebut tidak terkait kasus korupsi apapun di Konawe. “KPK dan Pemda Konawe pernah melakukan penandatanganan Mou di Kendari, terkait pencegahan korupsi di Konawe. Menindak lanjuti pertemuan itu, Pemkab membagi sembilan Pokja dengan diterbitkanya keputusan bupati nomor 148 tahun 2018,” tutur Herianto.

Ditempat yang sama tim koordinator KPK wilayah Sulawesi tenggara Heri Nurudin, menyampaikan masih ada beberapa tugas rumah yang perlu dibenahi pemkab Konawe dan seluruh SKPD dalam pencegahan korupsi. Untuk itu ada beberapa poin yang perlu di perhatikan setiap instansi pemerintahan dalam tata kelolah keuangan negara. “Banyak catatan penting yang harus diperbaiki oleh Pemkab Konawe, baik itu eksekutif maupun legislatif, intinya pada pengelolaan APBD yang bebas korupsi dan pro rakyat, antaranya yang ada di PTSP, LPSE banyak yang harus diperbaiki,” kata Heri.

Ia mengaku, tim KPK belum puas dengan apa yang telah dilakukan Pemkab Konawe. Buktinya masih ada beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki lagi. Namun untuk saat ini, catatan tersebut masih masuk dalam tahap pembinaan biar kedepan dapat diperbaiki lagi. “KPK akan melihat progres satu tahun kedepan dengan melakukan pembinaan dan pendampingan. Jika satu, dua hingga empat kali masih belum berubah maka konsekwensinya terima sendiri,” tandasnya. (m4/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top