BERITA UTAMA

Pengacara KPUD Kolaka Yakin Gugatan Asmani-Syahrul Ditolak

KOLAKAPOS, Kolaka — Hari ini (1/8), gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kolaka 2018 akan memasuki sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi. Hakim MK akan memutuskan gugatan yang diajukan pasangan calon Asmani Arif-Syahrul Beddu dapat dilanjutkan atau ditolak.

Tentang hal itu, kuasa hukum KPU Kolaka, Marwan Darmawan menyatakan siap menghadapinya. Dihubungi melalui teleponnya kemarin (31/7), ia mengatakan keyakinannya itu karena menilai gugatan pasangan nomor urut 2 itu tidak memenuhi syarat formal. “Saya yakin, hakim bakal mengesampingkan dan menolak gugatan pemohon tersebut, karena syarat formal untuk mengajukan gugatan hampir tidak terpenuhi semua,” jelasnya.

Salah satunya menurut Marwan adalah selisih hasil perhitungan suara yang ditetapkan KPU Kolaka sangat jauh dari batas yang disyaratkan. Dalam aturan, kata Marwan untuk mengajukan gugatan selisihnya minimal 2 persen atau kurang dari itu.
“Pertama dari sisi legal standingnya, dimana pasangan nomor 1 yang sudah ditetapkan termohon mendapat suara 72.987 atau 62,84 % sementara pasangan nomor urut dua hanya 43.161 suara, selisihnya itu ada 29.826 atau 25,68 persen. Jika diamati dalam Undang-undang no 8 pasal 158 itu harus minimal dibawah 2 persen, artinya syarat formalnya tidak terpenuhi,” beber Marwan.

Selain itu, lanjut Marwan, waktu pendaftaran gugatan yang diajukan oleh pemohon ke MK sudah kadaluarsa atau tidak tepat waktu. “Sebagaimana yang Kita ketahui keputusan KPU dibacakan tanggl 5 Juli 2018, sementara gugatan pemohon didaftarkan pada 12 Juli 2018 pukul 16.33, harusnya paling lambat 10 Juli 2018, itu artinya sudah kedaluwarsa, dan sangat patut dikesampingkan,” terangnya.

Marwan juga menyebut, dalam persidangan pendahuluan yang telah digelar di MK pada Jumat (27/7) lalu yang mengagendakan pemeriksaan dan penjelasan permohonan pemohon atas hasil pilkada Kolaka, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai fakta dan menjadi pertanyaan hakim. “Bahwa pada persidangan pendahuluan pihak pemohon telah meminta waktu untuk perbaikan, namun MK menyatakan bahwa batas perbaikian hanya pada saat persidangan saja, karena dalam gugatan pemohon terdapat hal yang menjadi pertanyaan hakim yang yang memeriksa perkara ini, hakim mempertanyakan angka hasil perhitungan suara yang dibalik oleh pemohon, bagaimana membuktikan dalilnya itu,” terangya.

Sehingga Kata Marwan, dirinya sangat sangat yakin gugatan pemohon akan dipatahkan dalam persidangan lanjutan. “Saya yakin bakal dipatahkan permohonannya, apalagi isi materi perkara yang diajukannya itu yang menuduh pihak nomor satu menggunakan KTP ganda itu tidak kuat, tidak rinci dimana daerahnya, ada berapa KTP ganda? Sehingga saya hampir yakin gugatan ini tidak akan sampai pokok perkara, akan diputus pada sidang dissmisal nanti,” jelasnya. (mir/c)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top