BERITA UTAMA

KPK Dorong Pemda Terapkan e-Budgeting

KPK bersama Pemda Kolaka menggelar rapat monitoring dan evaluasi implementasi renaksi pemberantasan korupsi yang menghadirkan sejumlah kepala SKPD lingkup Pemda Kolaka, Kamis (2/8). Foto : Kaulia Ode/ Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Kolaka — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penerapan sistem e-budgeting dilingkup pemerintah daerah (Pemda) kabupaten Kolaka. Sistem penganggaran elektronik tersebut dinilai mampu untuk mencegah terjadinya korupsi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan penganggaran APDB betul-betul dilaksanakan secara terstruktur, sistemastis dan transparan,” ujar Koordinator Tim KPK Sulawesi Tenggara, Herynudin saat rapat monitoring dan evaluasi implementasi renaksi pemberantasan korupsi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Aula Sasana Praja Pemda Kolaka, kemarin (2/8).

Herynudin mengatakan, dari hasil pemaparan para kepala SKPD terkait rancangan penganggaran ABPD, pengadaan barang dan jasa, penerapan sistem manajemen aset daerah dan pelayanan terpadu satu pintu masih ditemukan terdapat hal-hal yang harus dibenahi. Terutama progres rancangan penganggaran ABPD di SKPD terkait dinilai masih belum maksimal. “Sudah ada beberapa progres yang sudah dicapai. Tapi kami ingin progres itu lebih cepat lagi,” ucapnya.

Menurutnya, proses merancang APBD di sejumlah daerah lainnya di Indonesia kerap diintervensi oleh berbagai pihak sehingga tujuan pembangunan suatu daerah meleset. “Saya berharap di Pemda Kolaka ini tidak ada penyimpangan-penyimpangan terkait pengelolaan APBD. Pastikan APBD itu digunakan sesuai unitnya masyarakat, tidak lagi disitu fee-fee yang terjadi. Kalau itu terjadi, siap-siap kita pasti akan melakukan penindakan,” tegasnya.

Pantauan Kolaka Pos, kehadiran tim KPK pada Kamis (2/8) pagi di kantor Pemda Kolaka disambut langsung bupati Kolaka, Ahmad Safei dan wakilnya Muhammad Jayadin serta Sekda Kolaka, Poitu Murtopo. Sekitar pukul 08.15, Tim KPK Bidang Pencegahan itu langsung menggelar rapat terkait monitoring dan evaluasi implementasi renaksi pemberantasan korupsi dengan para kepala SKPD.

Dalam rapat yang dipimpin Sekda Kolaka, Poitu Murtopo itu, sejumlah kepala SKPD diantaranya, Kepala BAPEDDA, Kepala ULP dan Kepala Perizinan Terpadu kabupaten Kolaka diberikan kesempatan untuk memaparakan indikator manajemen yang diterapkan di instansi yang dipimpinnya. Mereka diberi waktu yang terbatas untuk melakukan persentanse, kemudian paparan tersebut langsung ditanggapi Tim KPK.

Bupati Kolaka, Ahmad Safei berharap para kepala SKPD yang hadir dalam rapat tersebut diharapkan betul-betul menyimak dan melaksanakan instruksi rekomendasikan KPK. Terutama terkait penggunaan sistem dan aplikasi dalam rancangan penganggaran. “Saya berharap kepala para kepala dinas, kepala badan, para sekretaris dan kepala bidang serta bagian perencanaan yang hadir ini agar diperbanyak lagi pelatihan-pelatihan supaya kita bisa meningkatkan kemampuan dalam penggunaan sistem dan aplikasi yang ada. Karena target kita di bulan 12 ini harus sudah selesai, setelah itu kemudian kita lakukan evaluasi kembali untuk melihat progres yang kita sudah capai,” ucapnya. (kal/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top