BERITA UTAMA

Delapan Raperda Disetujui DPRD Kolaka

Penyerahan Raperda yang disetujui dari Ketua DPRD Parmin Dasir ke Bupati Kolaka Ahmad Safei

KOLAKAPOS, Kolaka — Delapan rancangan peraturan daerah kabupaten Kolaka yang sudah melalui proses sebelumnya akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kolaka yang digelar pada 10/8. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka dan dihadiri oleh Bupati Kolaka Ahmad Safei.

Dalam rapat tersebut delapan fraksi yang ada di DPRD Kolaka hanya ada dua fraksi yang membacakan pendapat akhirnya terhadap Raperda tersebut yaitu Fraksi Golkar dan Fraksi Gabungan Nasional Bintang Demokrat. Meski tidak membacakan, seluruh Fraksi di DPRD Kolaka menyatakan menyetujui 8 raperda tersebut untuk dijadikan Perda Definitif.

Fraksi Golkar dalam pendapat akhirnya yang dibacakan, H. Bakri Mendong terkait 8 Raperda termasuk LKPJ Bupati Kolaka 2017 menyatakan menyetujui raperda tersebut untuk dijadikan perda definitif. Namun dalam padangan Akhirnya tersebut juga Fraksi Golkar berharap LKPJ bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya. “Kami memahami kondisi ril Pemda Kolaka adanya singkronisasi di tahun 2017 sehingga terjadi pemotongan anggaran, untuk itu LKPJ 2017 sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan untuk kini dan akan datang, begitu juga terkait perda bisa memberikn manfaat,” papar Bakri Mendong.

Lanjutnya terkait ada 3 Raperda yang ditolak oleh Propinsi agar menjadi pembelajaran kedepannya.  “Kita bersyukur delapan ditetapkan, namun kita juga prihatin tertolaknya tiga rapeda, semoga juga menjadi bahan evaluasi dalam mengusul Raperda yang akan datang, agar tidak membuang buang energi,” ungkapnya.

Sementara, Abudl Muin juru bicara Fraksi Gabungan Nasional Bintang Demokrat, dalam pandangan Fraksinya juga berharap produk raperda yang sudah ditetapkan bisa menjadi produk hukum yang bermanfaat bagi masyaraakt dan daerah Kolaka dan bisa disosilisasikan dengan baik.
Adapun kedelapan raperda yang disetujui menjadi Perda tersebut antara lain:
1. Raperda Tentang Pengelolaan sampah di kabupaten Kolaka
2. Raperda Tentang Penataan desa
3. Raperda Tentang Pencabutan atas Perda no 14 tahun 2009 tentang organisasi tata kerja sekretariat Dewan Pengurus Korpri
4. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 terhadap pembentukan susunan perangkat Daerah kabupaten Kolaka
5. Raperda Tentang Pemberdyaan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM
6. Raperda LKPJ APBD Tahun 2017
Raperda evaluasi
7. Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan
8. raperda Izin Usaha Perikanan. (mir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top