BERITA UTAMA

Lurah Lamekongga Didemo, Soal Raskin

Suasan Negosiasi Antara Warga Penerima Rastra dan Pihak Kelurahan Di Kantor Lurah Lamekongga Yang Dihadiri Aparat Kepolisian dari Polsek Wundulako

KOLAKAPOS, KOLAKA — Puluhan warga kelurahan Lamekongga, kecamatan Wundulako menduduki kantor lurah Lamekongga untuk kedua kalinya, Senin (20/8). Kedatangan warga tersebut guna menuntut hak mereka atas bantuan pemerintah pusat yakni beras sejahtera (Rastra) atau beras miskin (Raskin) yang tidak diberikan dengan alasan telah digantikan dengan warga lain.

Warga Lamekongga Suharni, mengaku kecewa dengan kebijakan lurah Lamekongga yang tanpa alasan yang jelas mengeluarkan namanya dari daftar penerima beras Rastra. Padahal dirinya merupakan warga yang terdaftar sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagai penerima tetap bantuan Rastra. ” Kami heran bu Lurah langsung mencoret nama kami dari daftar penerima Raskin tanpa ada pemberitahuan, padahal kami merupakan warga yang berhak menerima bantuan. Cobanya ini bantuannya bupati silahkan kami dicoret tapi ini bantuan pusat, jadi tidak segampang itu mau dicoret ” ungkapnya saat ditemui media ini.

Apalagi kata janda tiga orang anak ini, pihak kelurahan tidak pernah melakukan musyawarah kepada penerima jika akan melakukan pergantian. ” Seharusnya bu lurah mengadakan musyawarah, sebelum melakukan pergantian, tapi tiba-tiba kami langsung diganti alasannya bu lurah ada yang lebih layak, tetapi kenyataannya justru yang menerima Rastra orang-orang yang mampu dan tidak layak menerima bantuan ” kesalnya.

Hal senada dikatakan Budi, sebanyak 35 warga penerima Rastra yang telah dicoret oleh pihak kelurahan, keberatan atas kebijakan pemerintah kelurahan. Sebab warga menilai jika kebijakan lurah Lamekongga tidak sesuai dengan aturan. Sehingga warga akan terus melakukan aksi sampai ada kejelasan. ” Intinya kami keberatan dan tidak terima atas kebijakan ibu lurah ” tegasnya.

Bahkan lanjut Budi, kebijakan lurah ada kaitannya dengan Pilkada Bupati Kolaka, sebab warga yang dicoret merupakan warga yang berseberangan dengan pihak pemerintah, karena tidak sejalan pilihan. ” Kami ini korban politik, karena kami beda pilihan. Jadi apa yang dilakukan lurah lamekongga merupakan bentuk diskriminasi kepada kami, namun kami tidak akan takut dan akan terus melakukan perlawanan, karena ini merupakan hak kami dan bantuan ini adalah bantuan pemerintah pusat bukan bantuan pemerintah daerah ” jelasnya.

Sementara itu, Lurah Lamekongga Hj Andi Asrida mengaku jika, kebijakan yang dilakukannya mengganti para penerima Rastra sudah sesuai dengan aturan. Hanya saja masyarakat tidak mau menerima kebijakan ini. Padahal kami lakukan ini agar masyarakat yang belum sama sekali menerima bantuan bisa ikut menerima. Jadi kami hanya ingin berbagi dengan masyarakat, sehingga kami melakukan pergantian, bukannya kami melakukan intimidasi. Kami juga sudah berupaya melakukan musyawarah tapi masyarakat tidak ada yang mau menerima, bahkan pada saat musyawarah untuk menentukan kebijakan ini masyarakat tidak ada yang mau hadir. ” Yang kami lakukan berdasarkan aturan dari kementerian sosial (Kemensos). Jadi tidak ada kaitannya dengan Pilkada ” singkatnya.

Untuk diketahui, aksi demo warga kelurahan Lamekongga sejak Sabtu lalu dilakukan, namun karena belum ada solusi aksi demo kembali di lakukan warga. Bahkan warga mengancam akan melakukan aksi demo besar-besaran di kantor Bupati dan kantor DPRD Kolaka. (K9/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top