BERITA UTAMA

Kementerian ESDM Warning PT Toshida Indonesia

ILUSTRASI. Penambangan Nikel. dok KolakaPos

KOLAKAPOS, Kolaka — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai beringas, dengan menindak tegas perusahaan tambang yang diduga melanggar dan lamban dalam merealisasikan pembangunan pengolahan tambang atau smelter. Teranyar, Kementerian ESDM mewarning PT Toshida Indonesia.

Rekomendasi izin ekspor bijih nikel (ore) PT Toshida Indonesia terancam diberhentikan sementara lantaran perusahaan tersebut diduga menyalahi sejumlah aturan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Susigit mengatakan, ada beberapa temuan lapangan terkait kegiatan penambangan perusahaan, yang tidak sesuai dengan pelaporan yang diterima Kementerian ESDM.

Bambang mengungkapkan, perusahaan tambang yang melakukan kegiatan penambangan di Kolaka, Sulawesi Tenggara tersebut, disinyalir melakukan ekspor dengan menggunakan produksi di luar tambangnya. Apalagi di sekitar lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Toshida Indonesia, terdapat ore lama pasca penambangan beberapa tahun silam, setelah pemerintah melarang pengiriman ore mentah ke luar negeri. Hal itu diduga dimanfaatkan PT Toshida Indonesia, dengan membeli secara murah kemudian mengklaim ore tersebut hasil penambangannya.

Parahnya lagi, PT Asia Mining Minerals yang merupakan mitra PT Toshida Indonesia untuk membangun smelter, diduga menggarap IUP PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) kemudian diseting seolah-olah ore diproduksi dari lokasi IUP PT Toshida Indonesia.

“Dia (Toshida, red) harus klarifikasi semua yang ditemukan oleh pengawas kami. Saya dapat info dari luar bahwa dia mengambil bukan dari tambangnya,” ujar Bambang kepada Bisnis.com, beberapa waktu lalu.

Kemudian temuan lainnya, yakni Toshida dilaporkan dalam kegiatan ekspornya diduga menggunakan pelabuhan lain yang tak sesuai izin yang dimiliki.

“Setelah kami cek, yang benar pelabuhan di situ ada dua. Jadi bisa dipakai dua-duanya, tapi yang dilaporkan hanya satu,” kata Bambang.

Oleh karena itu, Bambang meminta Toshida untuk segera mengubah dan memperbarui laporannya. Perusahaan tersebut sudah tiga kali berturut-turut tidak melaporkan kegiatan produksi dan ekspornya. Adapun laporan tersebut. seharusnya diberikan setiap bulan.

Terkait hal tersebut, Kementerian ESDM telah memberikan peringatan terakhir kepada Toshida. Bambang mengatakan, pihaknya memberikan waktu 60 hari sejak surat peringatan terakhir diberikan kepada Toshida untuk segera menyampaikan laporannya dan memberikan klarifikasi terhadap temuan-temuan lapangan tersebut. Surat peringatan terakhir telah diberikan sejak Juli lalu.

Bila dalam batas waktu yang diberikan Toshida tak juga segera menyerahkan laporan terbarunya, Kementerian ESDM kemungkinan akan memberhentikan sementara izin ekspor perusahaan tersebut.

Adapun Thosida Indonesia membangun smelter di Kolaka, Sulawesi Tenggara, melalui PT Asia Mining Minerals. Kemajuan fisiknya tercatat baru mencapai 2,8 persen. Sedangkan dalam rencana evaluasi 6 bulanan, kemajuan fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter perusahaan realisasinya ditargetkan mencapai 8,41 persen.

Toshida Indonesia mendapatkan rekomendasi ekspor nikel sejak 11 Januari 2018 yang mencapai 1,95 juta wet metric ton (wmt) per tahun. Sampai saat ini, realisasinya tercatat baru mencapai 281.495 wmt.

Merujuk Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 55 ayat 5 aturan tersebut menyebutkan, kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian harus mencapai paling sedikit 90 persen dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian, yang dihitung secara kumulatif sampai satu bulan terakhir oleh verifikator independen.

Lebih lanjut, ayat 7 disebutkan bahwa dalam setiap enam bulan, persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai 90 persen, maka Kementerian ESDM (Dirjen atas nama Menteri), menerbitkan rekomendasi kepada Dirjen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri untuk mencabut persetujuan ekspor yang sudah diberikan.

“Penghentian sementara dan permanen sebenarnya sama. Yakni tak ada kegiatan ekspor. Kalau masih ada, itu pelanggaran dengan sanksi pidana,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Toshida Indonesia Ld. Sinarwan Oda mengatakan, tidak ada masalah dengan izin kuota ekspor PT Toshida Indonesia. Bahkan tim dari ESDM sudah turun melakukan pengecekan progres smelter.

“Toshida aman-aman saja, tidak ada masalah. Saya lancar komunikasi dengan (Kementerian, red) ESDM, jadi sampai saat ini kami masih bisa melakukan ekspor ore,” ujarnya via seluler kemarin (2/9).

Ditanya terkait adanya dugaan Toshida menggarap di luar wilayah pertambangannya, pria yang akrab disapa Alan ini membantahnya. Ia berdalih isu tersebut sengaja dihembuskan untuk merusak reputasi PT Toshida Indonesia. “Boleh dicek sendiri ke lokasi kami. Tidak ada itu yang namanya mengambil (ore, red) dari luar,” katanya.

Untuk diketahui, sudah ada empat perusahaan tambang mineral mentah yang izin ekspornya telah diberhentikan sementara. Keempatnya terdiri atas tiga perusahaan tambang nikel, yakni PT Surya Saga Utama, PT Modern Cahaya Makmur, dan PT Integra Mining Nusantara , serta satu perusahaan tambang bauksit, PT Lobindo Nusa Persada. (ist/hud)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top