BERITA UTAMA

Koalisi Parpol Laporkan Bupati Koltim

11 Parpol Yang Tergabung Dalam Lintas Partai Saat Melaporkan Bupati Koltim Tony Herbiansyah Di Bawaslu Koltim Jumat (5/10)

KOLAKAPOS, Tirawuta — Imbas video bupati Kolaka Timur (Koltim) Tony Herbiansyah yang “mengarahkan” ASN memilih Caleg Nasdem, membuat sebelas partai politik (Parpol) melaporkan Tony ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kesebelas partai itu adalah PAN, PPP, Demokrat, Golkar, PKS, Hanura, PDI Perjuangan, Gerindra, PKPI, PKB, Perindo, Partai Berkarya. Saat melaporkan bupati Koltim, mereka diterima Ketua Bawaslu Koltim Rusniyati Nur Rabike didampingi Divisi Hukum, Pencegahan dan Penindakan Bawaslu Koltim La Golonga, Jumat (5/10).

Salah satu pelapor Taufik Sungkono mengatakan, kedatangan mereka untuk melaporkan bupati Koltim, yang diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 282. Dimana Pejabat negara pejabat, struktural dan pejabat fugsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. “Apa yang dilakukan bupati Koltim mengajak para ASN dan kepala desa untuk memenangkan salah satu Parpol jelas sangat bertentangan dengan peraturan yang ada. Maka kami yang tergabung dalam lintas partai melaporkan bupati Koltim dan telah diterima langsung oleh ketua Bawaslu Koltim,” ungkapnya.

Ia berharap agar Bawaslu dapat memproses kasus tersebut dengan profesional, agar kedepan tak ada lagi para pejabat pembina poltik yang memanfaatkan kekuasaannya dengan salah. “Kita berharap Bawaslu benar-benar bekerja profesional menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus melihat siapa dia, agar masyarakat dapat menilai secara positif kinerja Bawaslu,” harapnya.

Ditempat yang sama Ketua Bawaslu Koltim Rusniyati Nur Rabike mengaku, telah menerima laporan parpol dan telah melakukan registrasi. “Adapun langkah selanjutnya akan melakukan pembahasan pertama yang telah kami bahas disentra Gakumdu, selanjutnya melakukan klarifikasi kepada pihak pelapor, saksi-saksi, dan terlapor terkait. Seperti apa kedepannya kasus ini, Bawaslu kabupaten Kolaka Timur belum bisa menyimpulkan karena dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh bupati Koltim masih dalam masih dalam proses tahapan pembahasan disentragakumdu,” akunya.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Koltim Hj Djuliansi Silondae menyayangkan sikap bupati Koltim yang tidak bersikap netral dalam berdemokrasi. “Menurut saya bupati selaku pembina politik harus bersikap netral walaupun itu bupati sebagai ketua DPW NasDem Sultra, tapi tidak lantas mengintimidasi semua aparatnya untuk membantu caleg NasDem, meskipun bupati ingin membesarkan partai tapi tidak dengan cara mengarahkan PNS pada kegiatan PNS untuk memilih caleg partainya. Itu jelas menyalahi aturan,” singkatnya. (k9/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top