BERITA UTAMA

LPM-Sultra Minta KSOP Kendari Dicopot dari Jabatannya

Saat Massa Aksi Melakukan Demo. Kadamu/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Kendari — Sedikitnya puluhan massa aksi yang tergabung dalam Lembaga Pemerhati Masyarakat Sulawesi Tenggara (LPM- Sultra) melakukan demontrasi di Kantor Syahbandar.
Mereka menduga Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak menjalankan tugas sesuai dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang Undang.

Koordinator lapangan Firman mengatakan, bahwa KSOP tidak menjalankan UU yang telah diamanatkan, terbukti banyak dugaan mark up dan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum KSOP Kendari.”
” KOSP Kendari telah memberikan keleluasaan izin berlayar kapal penumpang rute pelabuhan Nusantara Kendari dengan kelebihan kapasitas muatan. Akibatnya kecelakaan kapal sering terjadi. Perbuatan ini harusnya ditindak tegas,” kata Firman. Rabu, (24/10).

Demikian pula, dalam biaya pengurusan perpanjangan izin kapal yang seharusnya Rp 1.500.000 sesuai aturan yang berlaku tetapi kenyataannya para pemilik kapal dibebankan membayar administrasi mencapai Rp 5.000.000. Bukan hanya itu pengadaan bahan bakar kapal patroli KSOP Kendari terus diadakan sementara kapal patroli nya sendiri tidak beroperasi. “Mereka itu sudah digaji dengan pemerintah, tapi masih memanfaatkan keadaan. Mereka mewajibkan pemilik kapal harus membayar uang jutaan rupiah,” ucap Firman.
Atas prilaku buruk KSOP Kendari, LPM- Sultra menyatakan sikap, meminta kepada menteri perhubungan RI Budi Karya untuk mencopot Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kendari. Dan meminta kepada Kapolda Sultra untuk memeriksa dan menetapkan tersangka kepada KSOP Kendari atas persoalan pengurusan perpanjangan izin kapal, izin berlayar dan pengadaan atau penggunaan BBM kapal patroli syahbandar yang tidak tepat sasaran.L (P2/hen)

Pelabuhan adalah sebuah fasilitas diujung samudra atau sungai untuk menerima kapal dan memindahkan barang cargo maupun penumpang yang memiliki peran dan pelabuhan merupakan salah satu unsur penentu terhadap aktifitas perdagangan atau penumpang biasa.

Pelabuhan dikelola secara baik efisien maka akan mendorong kemajuan perdagangan maupun penumpang kapal yang menyeberang dan bahkan industri di daerah akan maju dengan sendirinya. Dari sinilah pelabuhan sangat berperan penting, dan pelabuhan turut membesarkan kota kota yang ada di negara ini.

Namun semua itu tidak terlepas dari pengawasan instansi pemerintah, yakni Syahbandar yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan. Dan itulah salah satu tugas pokok Syahbandar sesuai dengan Peraturan Menteri (PM), 34 Tahun 2012 pasal 2.

Bukan hanya itu, sesuai fungsi Syahbandar dengan PM 34 tahun 2012 pasal 3 bahwa pelaksanaan dan pemenuhan kelautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan surat persetujuan berlayar, pelaksanaan pengawasan tertib lalulintas kapal diperiran dan alur pelayaran, pelaksanaan pengawasan kegiatan ahli muat di perairan pelabuhan.

Akan tetapi kepala syahbandar dan otoritas pelabuhan (KSOP) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) di duga tidak menjalankan tugas sesuai dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang Undang tersebut. Dengan demikian, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Lembaga pemerhati masyarakat sulawesi tenggara (LPM- Sultra) melakukan demontrasi di Kantor Syahbandar.

Koordinator lapangan Firman mengatakan, bahwa syahbandar tidak menjalankan UU yang telah diamanatkan, karena banyak dugaan mark up dan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum KSOP kendari. “KOSP Kendari telah memberikan keleluasaan dalam izin berlayar kapal penumpang rute pelabuhan Nusantara Kendari sampai beberapa pelabuhan yang tersebar di seluruh pulau Sultra yang melebihi kapasitas muatan sehingga kecelakaan kapal rentan terjadi. Ini harusnya ditindak tegas,” teriaknya. Rabu, (24/10).

Dalam pengurusan perpanjangan izin kapal dengan biaya Rp 1.500.000 sesuai aturan yang berlaku tetapi pada kenyataannya para pemilik kapal dibebankan membayar administrasi mencapai Rp 5.000.000. Bukan hanya itu pengadaan bahan bakar kapal patroli KSOP kendari terus diadakan sementara kapal patroli tidak beroperasi. “Mereka itu sudah digaji dengan pemerintah, tapi masih memanfaatkan keadaan. Mereka mewajibkan pemilik kapal harus membayar uang jutaan rupiah,” ucap Firman.

Dengan demikian LPM- Sultra menyatakan sikap, meminta kepada menteri perhubungan RI Budi Karya untuk mencopot kepala syahbandar dan otoritas pelabuhan kendari. Dan meminta kepada Papolda Sultra untuk memeriksa dan menetepkan tersangka KSOP Kendari pengurusan perpanjangan izin kapal, izin berlayar dan pengadaan atau penggunaan BBM kapal patroli syahbandar yang tidak tepat sasaran,” tutupnya. (P2/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top