BERITA UTAMA

Kapolri Diminta Hentikan Operasi Zebra

Ilustrasi operasi zebra.

KOLAKAPOS, Jakarta — Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diminta menghentikan Operasi Zebra, Simpatik dan Patuh, yang saat ini tengah digelar di seluruh wilayah. Alasannya, karena operasi seperti itu tidak berimbas secara signifikan terhadap tujuan operasi. Hasilnya hanya menghabiskan anggaran.

“Selain tidak memberikan dampak signifikan terhadap upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) juga hanya untuk menghabiskan angggaran,’’ kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan, Minggu (4/11).

Bahkan kata Edison, justru potensi kecurigaan dari ketiga operasi yang rutin digelar itu hanya untuk mendulang rupiah dari denda tilang, dengan meningkatkan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Alasan penghentian Operasi Kepolisian Terpusat ini jelas Edison, jika terus dilaksanakan tentu akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Operasi Zebra yang sudah berlangsung lima hari ini hasilnya tidak berbeda jauh dengan lima hari hasil Operasi Zebra 2017 lalu. Jumlah yang ditilang lima hari ini sebanyak 38.703 sedangkan periode 2017 sebanyak 44.574,” ungkapnya.

Begitu juga alasan terkait jumlah pelanggar yang ditindak dari sisi profesi didominasi karyawan swasta yaitu sebanyak 21.565 dan periode 2017 sebanyak 27.657. “Kemudian disusul pelajar dan mahasiswa serta sopir,” tambah Edison.

Sedangkan jumlah pelanggar sesuai golongan SIM dirajai pengendara roda dua dengan SIM C sebanyak 9.709 dan periode 2017 sebanyak 21.611. “Ironisnya jumlah pelanggar yang ditindak yang tidak memiliki SIM jauh meningkat dari 2017 sebanyak 9.922 menjadi 21.268 periode lima hari Operasi Zebra 2018 ini,” paparnya.

Lebih jauh Edison menilai, Operasi Zebra, Patuh dan Simpatik seharusnya dievaluasi dan dihentikan. “Untuk apa melakukan kegiatan bahkan dijadikan rutin setiap tahun tetapi tidak memberikan manfaat yang seimbang dengan anggaran maupun waktu yang digunakan maupun tujuan yang akan dicapai,” terangnya.

Edison menyarankan, sebaiknya Polri lebih mengefektifkan dan meningkatkan kualitas program keamanan lalu lintas yang terkesan dilaksanakan seadanya seperti Polsanak, Patroli Keamanan Sekolah, Cara Aman Sekolah dan lain-lainnya. Begitu juga program keselamatan seperti mati suri di antaranya Police Goes to Campus, Taman Lalu lintas maupun Global Road Safety Partnership Action.

‘’Seharusnya, sosialisasi program keamanan dan keselamatan itu dilakukan Polri dengan melibatkan masyarakat secara langsung, bukan menjadikan masyarakat hanya sebagai penonton,’’ jelasnya.

Menurut Edison, apabila program itu secara langsung melibatkan elemen masyarakat dari mulai yang kecil hingga kelompok yang lebih besar, akan menimbulkan rasa memiliki. Kemudian dapat memicu lahirnya kesadaran bersama bahwa tertib dan selamat berlalu lintas itu menjadi kebutuhan yang wajib ditaati dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran sendiri.(AF/FIN)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top