KOLAKA TIMUR

Pelanggaran Administrasi, Bawaslu Koltim Gelar Sidang

Bawaslu Koltim Saat Menggelar Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu Yang Dilakukan Oleh Salah Satu Caleg

KOLAKAPOS, Tirawuta — Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani setiap bentuk pelanggaran yang ditemukan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kolaka Timur (Bawaslu Koltim) yang dikomandoi oleh Rusniyati Nur Rakibe menggelar sidang atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Caleg DPRD) daerah pemilihan (Dapil) IV meliputi kecamatan Mowewe, Tinondo, Uluiwoi, dan Uesi. Sidang pemeriksaan perkara degan nomor 001/ADM/BAWASLU-KAB/ PEMILU/XI/2018 itu, digelar di Aula kantor Bawaslu Koltim menghadirkan pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait. Selasa (13/11).

Ketua Bawaslu Koltim Rusniyati Nur Rakibe mengatakan, berdasarkan laporan atas dugaan pelanggaran yang diterima. Pihaknya langsung melakukan proses pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Sehingga dalam proses pemeriksaan pihaknya menemukan ada unsur pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh salah satu Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). ” Sidang ini terkait pelanggaran administratif salah satu Caleg bernama Muh. Bakri, dimana Caleg tersebut merupakan aparat desa yang menjabat sebagai kepala dusun di desa Ameroro, kecamatan Tinondo yang belum memundurkan diri sebagai Kadus. Karena dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilu. Telah dijelsakan persyaratan bakal calon pada pasal 7 huruf J angka 3 perangkat desa yg mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya, ” bebernya saat ditemui media ini usai menggelar sidang, Selasa (13/11).

Menurutnya, dalam proses sidang ada beberapa tahap yang dilakukan. Dimana dalam sidang pertama merupakan sidang pendahuluan yang akan dibacakan putusan pendahuluannya seperti apa kasus ini, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mendengarkan laporan pelapor dan terlapor. Setelah itu pihaknya melakukan pemeriksaan pembuktian, kemudian menghadirkan saksi. Dan terakhir akan dibacakan putusannya apa terbukti melakukan pelanggaran atau tidak. ” Ini merupakan sidang ketiga dan sidang selanjutnya terkait putusan kasus ini akan kita gelar Kamis ini (15/11). Jika nanti saudara Muh. Bakri terbukti melakukan pelanggaran tidak memundurkan diri sebagai aparat desa maka saudara Muh. Bakri dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Caleg. Dengan demikian kita akan rekomendasikan ke KPUD Koltim, ” jelasnya.

Saat ini, kata Rusniyati sidang kasus pelanggaran Pemilu terkait penanganan pelanggaran administratif merupakan sidang pertama yang dilakukan oleh Bawaslu Koltim. Sejak dimulainya tahapan Pilcaleg. ” Ini merupakan sidang yang pertama kali kita lakukan, karena saat ini yang tercatat baru satu aduan. Selain itu juga pelanggaran yang bisa disidangkan hanya sengketa Pemilu, administrasi Pemilu, dan administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) ” tutupnya. (K9/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top