BERITA UTAMA

Dinas ESDM Tak Berani Sanksi PT Toshida?

KOLAKAPOS, Kendari — Sudah menjadi rahasia umum jika PT Toshida Indonesia yang mengantongi izin ekspor bijih nikel (ore), diduga menggarap diluar wilayah konsesinya. Apalagi laporan temuan tersebut sudah sampai ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, hingga kini perusahaan yang beroperasi di wilayah Pomalaa, kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara itu, belum juga mendapat sanksi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini, PT Toshida Indonesia membuka peluang bermitra dengan siapa saja yang ingin menggunakan kuota ekspornya, dengan catatan memenuhi persyaratan yang diberikan.
“Selama pengapalan tidak ada ore dari lokasinya (PT Toshida Indonesia, red). Rata-rata ore lama yang dibeli dari PT DRI, Akar Mas dan Perusda (Kolaka, red). Caranya dengan bermitra kuota, jadi royalty kuota ekspor yang dibayar. Mereka (mitra Toshida, red) membeli ore lama paling mahal itu 5 dollar perton. Contohnya PT Tri Mega Utama, yang bermitra dengan Toshida dan melakukan pengiriman ore sebanyak satu vessel (kapal berkapasitas 50 ribu metrik ton, red) saja,” ujar salah seorang sumber yang enggan namanya dikorankan.

Menurutnya, banyak faktor sehingga tidak digarapnya IUP PT Toshida Indonesia yang mencapai ribuan hektar, yakni mulai dari lahannya yang tidak potensi, kadar jatuh, jarak hauling yang sangat jauh dan tidak memiliki Jetty sendiri. Apalagi harus melintasi jalan umum jika harus hauling ke lokasi Jetty yang memenuhi syarat.

“Mungkin juga Toshida tidak mau pusing. Jadi tinggal tunggu royalty kuota saja. Kalau tidak salah juga para mitra diarahkan standbykan alat berat di lokasinya (Toshida, red), jadi kalau datang tim pemeriksa dilihat lagi produksi,” celetuknya.

Selain itu, temuan lainnya yaitu PT Asia Mining Mineral (AMM) yang merupakan mitra PT Toshida Indonesia untuk membangun smelter, diduga menggarap IUP PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS) kemudian diseting seolah-olah ore diproduksi dari lokasi IUP PT Toshida Indonesia.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Minerba ESDM Sultra Hasbullah Idris, apabila ada bukti adanya pelanggaran yang dilakukan PT. Toshida Indonesia, agar membawanya ke ESDM sehingga diperiksa secara langsung. Hal ini lebih baik, daripada hanya berasumsi.

“Dari pada hanya beramsumsi pada akhirnya menimbulkan masalah, lebih baik coba untuk dikroscek kebenarannya atau bawa buktinya ke kami (ESDM Sultra, red). Sebab bila sewaktu-waktu ada laporan mengenai cerita miring terhadap salah satu perusahaan, kami pun akan mengklarifikasi terlebih dahulu dengan mengadakan peninjauan di lapangan,” tegasnya.

Ia menegaskan, Dinas ESDM hanya bersifat pengawasan di lapangan. Sebab, Dinas ESDM memiliki satuan tim kerja sebagai pengawas yang bertugas untuk melakukan tinjauan dan pengawasan.

“Jadi bila ada perusahaan yang menyalahi aturan dan tidak sesuai melengkapi semua asas dalam pengerjaannya, pihak ESDM tidak segan untuk memberikan peringatan dan sanksi administrasi,” tandasnya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Direktur Utama PT Toshida Indonesia Ld. Sinarwan Oda mengatakan, tidak ada masalah dengan kuota ekspor PT Toshida Indonesia. Bahkan tim dari ESDM sudah turun melakukan pengecekan progres smelter.

“Toshida aman-aman saja, tidak ada masalah. Saya lancar komunikasi dengan (Kementerian, red) ESDM, jadi sampai saat ini kami masih bisa melakukan ekspor ore,” ujarnya via seluler yang dihubungi awak media ini beberapa waktu lalu.

Ketika ditanya terkait adanya dugaan Toshida menggarap di luar wilayah konsesinya, pria yang akrab disapa Alan ini membantahnya. Ia berdalih isu tersebut sengaja dihembuskan untuk merusak reputasi PT Toshida Indonesia. “Boleh dicek sendiri ke lokasi kami (Toshida, red). Tidak ada itu yang namanya mengambil (ore, red) dari luar,” katanya. (hrn)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top