BERITA UTAMA

Pembekuan Kuota Ekspor PT Toshida Simpang Siur

ILUSTRASI/NET

KOLAKAPOS, Kendari — Polemik PT Toshida Indonesia hingga kini tak juga membuat pemerintah bergeming. Padahal perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan Pomalaa, kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ini, diduga kuat telah menabrak sejumlah aturan main tambang. Mulai dari temuan menggunakan jalan umum dalam operasi pengangkutan ore nikelnya, hingga dugaan telah melakukan konspirasi dengan beberapa perusahaan lain untuk menggarap kuota ekspornya.

Teranyar, berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini, rekomendasi izin ekspor bijih nikel PT Toshida dibekukan sementara, karena perusahaan tersebut dianggap lalai terkait laporan produksi dan ekspornya. Pembekuan itu menyusul sejumlah kewajiban yang harusnya dipenuhi PT Toshida tidak dapat direalisasikan. Salah satu kewajiban itu adalah progres pembangunan pabrik pemurnian ore (smelter) yang tidak mencapai target. Akan tetapi, hingga kini PT Toshida masih melakukan pengiriman ore ke luar negeri. Berarti kuota ekspor PT Toshida masih berlaku?.

Simpang siurnya pembekuan kuota ekspor PT Toshida Indonesia, turut dibenarkan salah satu pejabat di Dinas ESDM Sultra, yang namanya enggan dikorankan. Menurut sumber terpercaya itu, pembekuan rekomendasi izin ekspor PT Toshida dilakukan sejak medio Agustus 2018 lalu. Katanya, rekomendasi pembekuan itu dikeluarkan langsung oleh Kementerian ESDM. “Itu Toshida salah satu yang dibekukan kuotanya, kalau tidak salah itu dibekukan sejak dua atau tiga bulan yang lalu. Dia (PT Toshida, red) dibekukan bersama dua perusahaan lainnya di Sultra. Artinya setelah dibekukan itu, mereka ini masih bisa operasi tetapi tidak boleh mengirim keluar (ekspor, red),” ujarnya.

Kendati demikian, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti sebab musabab pembekuan itu. Tetapi dia menyatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan kuota ekspor dibekukan, salah satunya progres smelter tidak memenuhi kententuan yang dipersyaratkan. “Ya, rekomendasi izin ekspor itu kan diberikan karena perusahaan yang bersangkutan berkomitmen untuk membangun smelter, sebagaimana hal itu sudah diatur dalam undang-undang tentang Minerba. Kemudian soal pengawasan progres semelter itu dilakukan langsung oleh tim Kementerian ESDM, sebab mereka juga yang mengelurkan rekomendasi,” jelasnya.

Dalam pengawasan itu, kata dia, Dinas ESDM Sultra tidak dilibatkan. Satu-satunya yang dilibatkan dalam pengawasan itu, terang dia, hanya Kepala Dinas ESDM Sultra. Karenanya, untuk penjelasan lebih lanjut, dia mengarahkan awak media Kolaka Pos untuk menkonfirmasi soal pembekuan sementara kuota ekspor PT Toshida kepada Kepala Dinas ESDM Sultra. Sebab menurut dia, Kadis ESDM Sultra diberikan mandat oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM untuk menjadi kepala inspektur tambang di Sultra. “Ya, lewat kepala dinas (EDSM Sultra, red). Karena kepala dinas itu diberikan mandat oleh Menteri (ESDM, red) sebagai inspektur tambang di Sultra,” tandasnya.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Sultra, Andi Makkawaru, yang coba disambangi awak Kolaka Pos di ruang kerjanya pada hari yang sama, Senin (19/11), sedang tidak berada di tempat. Tak sampai disitu, awak Kolaka Pos yang mencoba mengkonfirmasi soal kepastian pembekuan sementara rekomendasi izin ekspor bijih nikel PT Toshida, hingga kemarin (21/11), sang Kadis belum dapat ditemui.

Untuk diketahui, surat peringatan terakhir PT Toshida Indonesia dari Kementerian ESDM telah diberikan sejak Juli lalu. Bila dalam batas waktu yang diberikan PT Toshida tak juga segera menyerahkan laporan terbarunya, maka Kementerian ESDM kemungkinan akan memberhentikan sementara izin ekspor perusahaan tersebut.

Adapun PT Thosida membangun smelter di Kolaka, Sulawesi Tenggara, melalui PT Asia Mining Mineral. Kemajuan fisiknya tercatat baru mencapai 2,8 persen. Sedangkan dalam rencana evaluasi 6 bulanan, kemajuan fisik pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter perusahaan realisasinya ditargetkan mencapai 8,41 persen.
Toshida Indonesia mendapatkan rekomendasi ekspor nikel sejak 11 Januari 2018 yang mencapai 1,95 juta wet metric ton (wmt) per tahun.
Merujuk Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 55 ayat 5 aturan tersebut menyebutkan, kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian harus mencapai paling sedikit 90 persen dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian, yang dihitung secara kumulatif sampai satu bulan terakhir oleh verifikator independen.

Lebih lanjut, ayat 7 disebutkan bahwa dalam setiap enam bulan, persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai 90 persen, maka Kementerian ESDM (Dirjen atas nama Menteri), menerbitkan rekomendasi kepada Dirjen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri untuk mencabut persetujuan ekspor yang sudah diberikan.

Hingga berita ini diterbitkan, tak ada satupun manajemen PT Toshida Indonesia yang bisa dikonfirmasi, terkait pembekuan kuota ekspornya. (hrn)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top