MUNA

Penyandang Gangguan Jiwa Bisa Mencoblos

Ketua KPU Muna, Kubais

KOLAKAPOS, Raha — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muna akan segera melakukan pendataan terhadap warga penyandang disabilitas grahita atau gangguan mental (sakit jiwa, red) di Muna. Sebab, KPU RI telah memberikan ruang bagi warga penyandang gangguan jiwa tersebut untuk memberikan hak suaranya dengan melakukan pencoblosan saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.
Ketua KPU Muna, Kubais mengatakan perintah pendaftaran pemilih disabilitas grahita atau gangguan mental telah dikeluarkan oleh KPU RI pada tanggal 13 November dengan nomor:1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018. “Di undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 198, pemilih adalah mereka yang sudah 17 tahun, telah menikah atau pernah menikah. Yang tidak boleh melakukan hak pilih adalah mereka yang telah di cabut haknya oleh pengadilan. Nah pada kasus itu, ini penyandang disabilitas grahita atau gangguan mental tidak termasuk, makanya KPU diarahkan untuk mendata kembali,” ucapnya pada Kolaka Pos saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (22/11)
Olehnya itu ucap Kubais, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan turun melakukan pendataan terhadap warga yang gangguan jiwa di Kabupaten Muna serta pihaknya juga akan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Kota Kendari. “Yang menjadi permasalahan, karena ini sedikit lucu. Tapikan ini semua arahan dari atas, makanya KPU Muna akan mendata semua orang-orang yang terganggu jiwanya di RSJ. Karena itu perintah. Di undang-undang juga tidak dilarang,” katanya
Adapun penyandang gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan, menurut Kubais, pendataannya akan melibatkan pemerintah setempat. “Langkah-langkah pendataannya berkordinasi dengan pemerintah setempat yakni kepala desa, camat, bahkan sampai di RK/RW dan keluarganya,” ucapnya
Disinggung terkait bagamana cara KPU untuk melakukan sosialisasi Pemilu terhadap warga penyandang gangguan jiwa tersebut, Kubais mengatakan pihaknya belum masuk ketahap tersebut. ” Kita belum di tahap itu (Sosialisasi,red). Perintahnya sekarang masih mendata, memastikan ada orang-orang terganggu jiwanya sekian jumlahnya. Apakah mereka boleh memilih atau tidak, dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017, dia tidak dilarang,”tandasnya. (m1/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top