MUNA

Dana Bos 2019, Terkoneksi Link KPK

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Raha — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengadakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak Juli 2015 lalu. Tujuannya, siswa yang bersekolah di rentang umur wajib belajar yakni usia 7-15 tahun tidak perlu mengeluarkan biaya. Namun belakangan, banyak laporan dugaan penyelewengan dana BOS masuk ke meja penegak hukum, polisi, kejaksaan hingga ke KPK.

Manager BOS Diknas Sultra, La Samahu mengatakan, untuk mengantisipasi penyelewengan dana BOS tersebut maka pada 2019 mendatang regulasi penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) dan laporan pertanggungjawabannya bakal menggunakan sistem online. Jadi, link yang digunakan akan terkoneksi langsung ke link Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Nanti tidak bisa lagi ada yang macam-macam untuk kelola dana BOS, karena datanya terkoneksi langsung dengan link KPK,” ujar La Samahu saat dijumpai di Aula Galampano jalan bypas kota Raha beberapa waktu lalu.

Selain itu, La Samahu juga mengungkapkan, 2019 mendatang dana BOS dibagi menjadi tiga kategori, yakni dana BOS Reguler, Avirmasi dan Kinerja. Setiap sekolah yang bisa mendapatkan tiga kategori tersebut kata dia, kinerjanya harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan.“Kalau SNPnya kurang baik, maka hanya dapat satu kategori saja,” katanya

La Samahu berharap pada pihak sekolah supaya mengelola dana BOS dengan sebaik mungkin, supaya tidak ada lagi guru yang tersandung masalah hukum karena dugaan penyimpangan dana BOS. “Harus mengelola dana BOS itu sesuai dengan petunjuk teknisnya, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan,” pintahnya. (m1/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top