MUNA

Kado Akhir Tahun Pemkab Muna : Sembilan ASN Koruptor Dipecat,  Nelayan Dapat Bantuan Perahu

KOLAKAPOS, Raha– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna memberikan kado istimewa dipenghujung tahun 2018 untuk masyarakat nelayan dan Aparatur Negeri Sipil (ASN) lingkup Pemkab Muna. Kado istimewa tersebut yakni sebanyak 22 unit perahu fiber lengkap dengan alat tangkap diberikan pada  nelayan desa persiapan Wabahara kecamatan Duruka dan nelayan kelurahan Tampo kecamatan Napabalono pada Minggu (30/12/2018). Kemudian pada Senin (31/12/2018) giliran sembilan orang ASN koruptor Pemkab Muna mendapatkan kado surat Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH).

Bupati Muna LM Rusman Emba saat  menyerahkan langsung bantuan  dari Kementerian Kelautan, dan Perikanan  (KKP) ke masyarakat nelayan berharap agar bantuan perahu dan  alat tangkap ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga nelayan.

Pasangan Abdul Malik Ditu ini menyadari bahwa bantuan tersebut tidak memuaskan oleh sebahagian masyarakat nelayan. Namun Rusman berjanji Pemkab Muna terus berusaha agar seluruh masyarakat nelayan bisa mendapatkan bantuan yang sama. “Tahun kemarin, kita (Pemkab Muna, red) diberikan ruang yang cukup besar (oleh pemerintah pusat, red) hanya kemudian syarat administrasinya harus mempunyai koperasi dan koperasinya harus lengkap, jadi kita agak lambat disitu. Mudah-mudahan dengan info koperasi yang sudah ada dan apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan itu kita benahi semua, sehingga bantuannya dimasa-masa yang akan datang semakin besar. Insya Allah,” pintahnya

Sementara itu, terkait dengan PTDH sembilan orang ASN Koruptor lingkup Pemkab Muna,  Plt Kepala BKPSDM Muna Rustam saat dijumpai Kolaka Pos di Rumah Jabatan Bupati Muna Galampa Kantolalo jalan bypas kota Raha mengatakan, kesembilan orang koruptor tersebut merupakan ASN yang terlibat pidana korupsi, telah divonis dan telah  berkekuatan hukum tetap atau inkrah

Pemecatan tersebut kata Rustam, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga Menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Namun sayang, dengan alasan menjaga nama baik dan privasi, kesembilan orang oknum ASN Koruptor itu, Rustam tidak ingin menyebut nama dan instansi kerja ASN tersebut. “Rapat pengembilan putusan yang dihadiri Bupati Muna, Sekda, Kepala Inspektorat, BKPSDM serta Asisten III  ini berdasarkan SKB tiga Mentri itu.  Maka semua putusan PN Tipikor yang inkrah diatas  2014 harus di proses. Jadi untuk sementara ada sembilan nama, SK PTDH  kesembilan orang ini akan kita kirimkan ke alamat mereka masing-masing. Pemecatan mereka terhitung mulai hari ini (Senin 30 Desember 2018, red),” tegasnya.(m1/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top