MUNA

Pinjaman Pemkab Muna untuk Kebutuhan Masyarakat

Bupati Muna LM Rusman Emba

KOLAKAPOS, Raha — Hingga detik ini laporan hasil Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Muna tahun anggaran 2019 serta usulan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Rp100 miliar belum di Paripurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna. Kendati demikian, Bupati Muna LM Rusman Emba tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja anggota DPRD Muna tersebut.

Menurutnya, lembaga eksekutif dan legislatif mempunyai sudut pandang yang berbeda untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ada beberapa fakta yang sangat memprihatinkan. Pertama jalan-jalan di dalam kota ini drainasenya tidak mempu penampung debit air, akibatnya hujan satu jam langsung banjir. Kemudian pasar Laino dan jalan sepanjang pasar itu kondisinya juga sangat memprihatinkan. Selanjutnya persoalan air bersih di kecamatan Kontunaga hingga peningkatan jalan dalam kota dan desa,” ucapnya.

Kata Rusman, keinginan Pemkab Muna untuk melakukan pinjaman semata-mata untuk kepentingan masyarakat. “Disinilah perdebatan kita, kalau misalkan (Pandangan DPRD Muna terkait pinjaman, red) hal itu tidak dibutuhkan yah tidak usah. Tapi, kalau untuk kepentingan masyarakat kenapa tidak (dewan harus setuju, red),” ketusnya.

Olehnya itu Rusman menegaskan jika dalam kurun empat Minggu kedepan dewan belum melakukan rapat paripurna terhadap laporan hasil Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Muna tahun anggaran 2019, maka Rusman menganggap secara langsung dewan telah menyetujui. ” Yang jelasnya, ketika sudah empat Minggu KUA-PPAS tidak disepakati oleh DPR, maka dalam undang-undang itu dinyatakan sudah diterima,” tandasnya. (m1/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top