BERITA UTAMA

Sebe Dituduh Melakukan Penambangan Ilegal

suasana RDP Komisi III

Sunggu Zakaria Adukan Sebe ke DPRD dan Polda

KOLAKAPOS, Kolaka — Karena diduga menambang secara ilegal di lokasi yang dianggap sebagai tanah hak waris dari kerajaan Mekongga, Sunggu Zakaria yang mengaku sebagai salah satu ahli waris mengadukan Sebe, Direktur Sopura Ayu Mandiri ke Komisi III DPRD Kolaka.
Komisi III kemudian menindaklanjuti nya dengan menggelar rapat dengan kedua pihak dan dihadiri sejumlah pihak terkait termasuk camat Pomalaa, Sairman dan Kades Sopura Patongai di aula rapat DPRD Kolaka pada 8/10.
Dihadapan Komisi III, Sunggu Zakaria memaparkan bahwa ada tanah hak waris dari kerajaan Mekongga dengan bukti bukti alas hak yang kuat di Desa Sopura Kecamatan Pomalaa diserobot oleh Sebe dengan melakukan aktivitas penambangan ilegal didalamnya tanpa memiliki izin.
“Bukti-bukti penambangan ilegal berupa foto dan video kita ada, jadi Sebenarnya telah melakukan penambangan ilegal tanpa ijin usaha pertambangan, pemuatan ore dilakukan dari lokasi menuju pelabuhan akar Mas selanjutnya diangkut ke pelabuhan DRI,” papar Sunggu Zakaria.
Bahkan kata Sunggu Zakaria, penambangan ilegal yang dilakukan oleh Sebe sudah dilaporkan pihaknya ke Polda Sultra.
Terkait hal itu Sebe, yang juga hadir dalam Rapat itu mengklaim bahwa dirinya juga memiliki bukti kuat terhadap lokasi yang dimaksud. “Saya juga punya bukti-bukti dari adat juga ada, ada semua dan apa yang saya lakukan ini semua demi masyarakat di Sopura sana, semua hasilnya dibagi sama dan dibagi rata,” paparnya.
Terkait ilegalnya kata Sebe dirinya tidak takut menghadapi proses hukumnya sebab dirinya juga memiliki dasar. “Mau di bawa kemana saya siap menghadapinya, saya juga punya bukti, kalau mau dibilang ilegal semua tambang disana itu ilegal,” katanya, “katanya.
Terkait persoalan itu Ketua Komisi III, Syaifullah Khalik menyarankan agar kedua belah pihak melakukan musyawarah mufakat sebelum menempuh jalur hukum. “Kalau kami di DPRD menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan dulu secara musyawarah mufakat, baru menempuh jalur hukum, ” papar Legislator Gerindra itu.
Hal yang sama juga disarankan oleh Hasbi Mustafa anggota komisi III lainnya. “Kalau masih ada jalan musyawarah sebaiknya diselesaikan lah, saya kira semua bisa membuka ruang, karena kalau sudah dibawah diranah hukum kita di DPRD sudah tidak bisa berbuat banyak, namun jika masih ada jalan saya kira ini belum terlambat, ” terangnya.
Akhirnya dalam rapat itu, komisi III merekomendasikan kedua pihak menempuh jalur musyawarah, dan terkait proses laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh Sunggu Zakaria pihak Komisi III menyatakan tetap berjalan sesuai prosesnya.
Sementara itu terkait persoalan penggunaan jalan propinsi oleh para perusahaan tambang yang mengangkut ore dan dianggap merugikan pengguna jalan lainnya, komisi III berencana mengangedakan ulang pada pekan depan. (Mir/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top