BERITA UTAMA

Ratusan Honorer K2 Kolaka Pertanyakan Nasibnya

Penerimaan aspirasi honorer K2 di ruang rapat paripurna DPRD kolaka

KOLAKAPOS, Kolaka — Ratusan Pegawai Honorer Kategori Dua atau K2, mendatangi DPRD Kolaka untuk mempertanyakan nasibnya yang hingga saat ini belum jelas ujungnya pada Rabu 9/1.
Kedatangan mereka kemudian diterima oleh Komisi I DPRD Kolaka usai sidang paripurna penetapan LKPJ Akhir masa jabatan Bupati Kolaka.

Ratusan honorer K2 yang mengatasnamakan dirinya Ikatan Honorer K2 Kabupaten Kolaka itu dikoodinir oleh Ismail kemudian mengutarakan kedatangan mereka dihadapan anggota Komisi I.
“Kesempatan ini kami menyampaiakn beberapa point diantaranya kami menginginkan seluruh honorer K2 bisa direkrut menjadi Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” papar Ismail.
Selain itu para Honorer juga menyampaikan agar pemerintah bersama DPRD kiranya melakukan verifikasi ulang terhadap honorer K2 jika memang akan diangkat menjadi Pegawai P3K.

Selain itu dihadapan komisi I juga meminta dalam penganagkatan P3K itu agar mereka yang sudah menjadi honorer K2 tidak lagi diadakan tes atau seleksi. “Kami meminta dengan sangat agar kiranya tidak lagi melakukan tes mengingat tenaga honorer k2 di Kolaka sudah dites pada tahun 2013 dan sebagai salah satu penghargaan atas pengabdian kami selama ini terhadap bangsa ini,” lanjut Ismail.

Berberapa point lainnya juga disampaikan oleh mereka dalam pertemuan itu diantaranya pemerintah juga wajib memprioritaskan mereka yang sudah berusia lanjut jika akan direkrut menjadi P3K.
Penyampaian aspirasi Honorer K2 itu dipimpin oleh H. Bakri Mendong dan turut hadir pula asiten I pemda Kolaka A. Zulkarnaen dan juga Koordinator Forum K2 Sultra St. Madeyang.

Dihadapan para Honorer K2, Ketua Komisi I Bakri Mendong menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi mereka hingga ke tingkat pusat. Namun Bakri juga berharap agar K2 kiranya tetap mengikuti aturan atau koridor yang ada jika nantinya ada penerimaan P3K. “Kita akan terus memperjuangkan aspirasi ini hingga ke pusat melalui ADKASI yang selalu melakukan presure kepada pemerintah pusat, namun jika ada peluang seperti p3k saya kira honorer K2 mesti memanfaatkan peluang itu engan mengikuti seleksi,” terang politisi Golkar itu. (Mir/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top