MUNA

Soal Pelantikan Sekwan Muna

Bupati Muna LM Rusman Emba saat melantik pejabat eselon II dan eselon III pada Senin, (7/1) petang lalu di aula kantor Bupati Muna

DPRD Anggap Inprosedural, BKPSDM Anggap Prosedural

KOLAKAPOS, Raha — Bupati Muna LM Rusman Emba kembali melakukan rotasi dan pelantikan tujuh pejabat tinggi pratama (eselon II) dan tiga jabatan eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna pada Senin, (7/1) badda Magrib lalu. Salah satu pejabat eselon II yang terkena rotasi sekaligus dilantik Senin petang itu yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Laode Sahuzu dipercaya untuk menduduki jabatan Sekertaris DPRD (Sekwan) Muna, menggantikan posisi yang sebelumnya diduduki oleh Edy Ridwan.

Namun dalam perjalanannya, Sekwan Laode Sahuzu yang baru saja dilantik itu mendapatkan penolakan dari anggota Komisi Satu DPRD Muna Laode Awal Jaya Bolombo. Politisi Partai Demokrat itu menilai, pelantikan Laode Sahuzu inprosedural. Sebab pergantian jabatan eselon dua khusus jabatan Sekwan menurutnya, pengangkatannya berbeda dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Meskipun kata dia, proses pergantian dan pelantikan pejabat Pemkab merupakan kewenangan kepada daerah. “Pengangkatan dan pemberhentian Sekwan harus melalui persetujuan Pimpinan Dewan hasil konsultasi dari pimpinan-pimpinan fraksi. Aturannya jelas pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 pasal 31,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Muna, Rustam menganggap pelantikan Laode Sahuzu menjadi Sekwan sudah sesuai prosedur. Sebab, sebelum dilakukan rotasi sekaligus melantik Sekwan, Pemkab Muna terlebih dahulu memulainya dengan menggerakkan Tim Penilai Kinerja (TPK).

Kemudian kata Rustam, Pemkab Muna bekerja berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manjemen PNS pasal 127 angka 4 menjelaskan, khusus pajabat tinggi pratama (eselon II) jabatan yang dipimpin Sekwan sebelum ditetapkan oleh PPK terlebih dahulu di konsultasikan ke pimpinan DPRD. ” Saya kira aturan ini jelas, bahwa di konsuktasikan dengan Pimpinan DPRD. Bukan mendapat persetujuan DPRD. Sehingga sebelum diputuskan dalam pelantikan jabatan Sekwan, hal ini telah di konsultasikan terlebih dahulu ke Ketua DPRD Muna (Abdul Rajab Laode Biku, red) dan Wakil Ketua DPRD Muna (Laode Dyrun, red) baik secara lisan maupun tulisan,” katanya

Rustam menegaskan, konsultasi diartikan sebagai penyampaian tanpa harus mendapat persetujuan apalagi kepada ketua fraksi. Maka adapun penolakan dari anggota DPRD Muna terkait pelantikan Sekwan, hal tersebut merupakan hak Dewan itu sendiri. “Kalau ada reaksi penolakan itu hak mereka (DPRD Muna, Muna) karena mereka merujuk pada PP nomor 18 tahun 2015. Sementara kami (Pemkab Muna, red) menggunakan PP Nomor 11 tahun 2017,” tandasnya.

Untuk diketahui, adapun pejabat eselon II dan eselon III yang dilantik pada Senin pentang lalu yakni, Shumithata menjabat Kepala DLH Muna, Edy Ridwan menjabat Kasat POl PP, Laode Sahuzu menjabat Sekwan, Ari Aziz menjabat Kepala BPD, Amrin Fini menjabat Kepala BPKAD, Edy Uga menjabat Kepala Dinas PU, Alibasa menjabat Asisten Administrasi Umum. Selanjutnya pejabat eselon III yakni, Rahmat Raeba menjabat Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nurdin Sadia Sekertaris BPD. Sementara Direktur RSUD Muna, dokter Agus Susato di nonjob dan dikembalikan ke jabatan dokter Ahli Madya RSUD Muna. (m1/b/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top