MUNA

DPRD Didesak Tuntaskan Pembahasan KUA-PPAS APBD Muna 2019

KOLAKAPOS, Raha — Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum (KMPH) Sultra, Muh Amir Saban Fariki bersama Koordinator Forum Solidaritas kecamatan Kontunaga dan Lohia (Forskolia), La Silami mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna segera menuntaskan pembahasan  laporan

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-PPAS APBD) Muna tahun anggaran 2019.  Sebab hingga detik ini, KUA-PPAS APBD Muna belum juga mendapat persetujuan Dewan untuk  di sidang paripurnkan.  Padahal dalam KUA-PPAS tersebut, berisikan program kerja Pemkab Muna untuk kepentingan masyarakat. Diantaranya pembenahan Pasar Laino, pembangunan jaringan perpipaan air bersih di kecamatan Kontunaga dan Lohia, pembenahan sarana dan prasarana RSUD Raha serta pembangunan Kampus berskala Universitas.

“Beberapa waktu lalu saat kami menggelar aksi demo di DPRD Muna, anggota DPRD yang menemui kami mengatakan, pimpinan DPRD Muna (Abdul Rajab Laode Biku, red) dan Pihak Pemkab Muna masih melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait soal APBD Muna 2019.  Saat itu mereka (anggota DPRD Muna, red) berkomitmen bahwa setelah sepulangnya dari konsultasi akan  di lakukan pembahasan kembali. Sehingga pada proses pembahasan kembali ini, perlu untuk di lakukan pengawalan jangan sampai program-program tersebut tidak termuat lagi dalam dokumen APBD 2019,” ujar Muh Amir Saban Fariki pada Kolaka Pos kemarin.

Ditempat yang sama, Koordinator Forskolia,  La Silami menegaskan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan kembali menggelar aksi demostrasi dengan massa yang lebih besar di halaman kantor DPRD Muna.  Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dalam mengawal  pembahasan APBD Muna 2019. “Insya Allah dalam proses pembahasan kembali soal tuntutan kami ini antara Legislatif dan Eksekutif, kami masih menunggu jadwal resminya. Kami akan melakukan konsolidasi di semua Kecamatan se Kabupaten  Muna dan berencana akan menurunkan massa yang jauh lebih besar lagi demi memastikan bahwa masalah ini benar-benar terakomodir dalam APBD 2019. Sebab menurut kami, aksi massa  adalah sarana yang paling efektif dalam mempengaruhi kebijakan, sebagaimana sejarah telah membuktikan itu,” tandasnya. (m1/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top