MUNA

DPRD Setujui, Pinjaman Pemkab Muna Tinggal Rp 96 Miliar

KOLAKAPOS, Raha — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna akhirnya menyetujui usulan pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Namun, pinjaman tersebut mengalami pengurangan dari sebelumnya Pemkab Muna mengusul Rp100miliar kini yang disetujui menjadi Rp96miliar

Wakil Ketua DPRD Muna Laode Dirun mengatakan, pengurangan pinjaman tersebut merupakan hasil arahan Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Usulan awal 100 miliar, setelah evaluasi Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri menyarankan tinggal Rp96 miliar. Itulah yang akan kita toki,” ucapnya pada Kolaka Pos saat ditemui diruang kerjanya Kamis (17/1)

Menurut Dirun, DPRD Muna tidak pernah tidak menyetujui pinjaman Pemkab Muna. Tetapi, keterlambatan tersebut disebabkan DPRD belum mendapat kesepakatan dengan Pemkab Muna. “Sebenarnya tidak ada titik temu kita. Makanya pada Rabu, 26 Desember itu kita di vasilitasi Pemrov tidak membuahkan hasil, sehingga pada 31 Desember tidak terjadi Paripurna. Kemudian Rabu 9 Januari kita berangkat ke Kemendagri dan diterima oleh Dirjen Keuangan Daerah. Hasilnya, pinjaman tetap dibahas dalam dokumen APBD 2019. Tetapi sebelum dibahas di APBD, pinjaman terlebih dahalu harus di Paripurnakan. Itulah yang kita lakukan hari ini,” paparnya

Usai pertemuan dengan Kemendagri ucap Polisiti Partai Golkar ini, pihaknya langsung menggelar rapat fraksi-farkasi. Tujuan rapat tersebut untuk mengetahui seberapa penting pinjaman Pemkab Muna untuk kebutuhan masyarakat. “Selasa 15 Januari, kita rapat komisi dengan Pemda untuk meminta penjelasan tentang manfaat pinjaman, lokasi pinjaman, jangka waktu pinjaman dan bunganya. Rapat tersebut dihadiri Asisten II Pemkab Muna, Sukarman Loke. Kita rapat hingga delapan jam, mulai jam tiga sore sampai jam 11 malam. Setelah rapat itu kita mengambil simpul layak untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga kemarin (Rabu 16 Januari,red) bersama Badan Musyawarah kita bersepakat untuk Paripurna,” katanya

Lebih lanjut kata Dirun, Paripurna yang diagendakan pada Rabu (16/1) malam tersebut tidak korum, sehingga Paripurnanya kembali ditunda. “Hari ini (Kamis 17 Januari, red) kita akan rapat untuk menetapkan jadwal Paripurna. Selanjutnya kita akan melangkah ke Paripurna KUA-PPAS APBD. Meskipun kita sudah terlambat, tapi saran dari Kemendagri tetap kita jalankan,” tandasnya. (m1/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top