MUNA

Pinjaman Pemkab Muna Berkurang, Item Proyek Bertambah

Rapat Paripurna tentang persetujuan pinjaman Pemkab Muna dipenuhi kursi kosong. 14 anggota dewan dan empat Forkompimda tidak hadir. Ahmad/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Raha — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna akhirnya menggelar rapat paripurna tentang persetujuan pinjaman dana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna. Hal tersebut menandakan anggota legislatif sepakat menyetujui permintaan eksekutif. Namun, usulan kredit Pemkab Muna yang disodorkan sejak 2018 sebesar Rp100 miliar untuk membiayai belanja 13 proyek pembangunan disektor infrastruktur, anggarannya berkurang menjadi Rp 96 miliar. Tetapi proyek pembangunan infrastruktur meningkat menjadi 15 item pekerjaan.

Sekda Muna, Nurdin Pamone saat memaparkan rincian perencanaan penggunaan pinjaman Pemkab Muna dalam rapat paripurna Jumat, (18/1) menyebut, Pemkab Muna mengalokasikan anggaran sebesar Rp51miliar untuk membiayai 12 proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Proyek tersebut meliputi peningkatan jalan Mabodo-Masalili Rp6miliar, peningkatan jalan dalam kota Raha Rp10miliar, peningkatan jalan Pokadulu-Motewe Rp7,5miliar, pembanguanan jalan Liangkubori-Lamburaya Rp1,5miliar, peningkatan jalan depan pasar Laino Rp 4miliar, penataan jalan lingkungan dalam dan luar kota Rp6miliar, peningkatan jalan Pola-Bubu Rp2miliar, peningkatan jalan kecamatan Napabalano Rp5miliar, peningkatan jalan kecamatan Kabangka Rp2miliar, peningkatan jalan Waleale-Matombura Rp4miliar, peningkatan jalan Lamanu-Bente Rp2miliar dan Pembangunan jembatan Dana-Lapodidi Rp1miliar. Sementara untuk pengendalian banjir, peningkatan kebutuhan air bersih bagi masyarakat serta pembangunan pasar tradisional Laino, anggaran yang digelontorkan sebesar Rp45miliar dengan rincian, penataan drainase dalam dan luar kota Rp15miliar, pembangunan jaringan infrastruktur perpipaan Rp10miliar dan pembangunan gedung pasar Laino Rp20miliar. “Itulah rincian penggunaan dana pinjaman yang sudah di diskusikan anggota dewan dengan TAPD, dan jika ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan, rujukan kita adalah hasil pembahasan antara teman-teman anggota dewan dengan Pemkab Muna,” ucapnya.

Sementara itu, anggota komisi I DPRD Muna La Irwan berharap, ajuan pinjaman yang telah disepakati oleh pihaknya tersebut semoga dapat terealisasi. Sehingga item-item pembangunan infrastruktur yang terlampir dalam rincian pinjaman tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. “Item-item tadi, saya kira menjadi fokus Bupati, sehingga dapat membawa kesejahteraan masyarakat kita,” pintanya.

Politisi Hanura ini menekankan, agar Pemkab Muna tidak tidak main-main apalagi menyalahgunakan dana pinjaman tersebut. ” Tolong ini pak Sekda, Pak Bupati, pasar yang utama ini kemudian air bersih. Saya kira itu menjadi fokus perhatian kami. Kami akan menggunakan kewenangan kami sebagai pengawas kontrol kebijakan Pemda. Saya akan bersuara jika hal ini tidak terlaksana dengan baik,” tegas La Irwan.

Pantauan Kolaka Pos, rapat paripurna DPRD Muna tentang persetujuan pinjaman Jumat siang kemarin dipenuhi kursi kosong. Selain anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang terdiri dari Kodim 1416/Muna, Polres Muna, Kejaksaan Negeri Muna dan Pengadilan Negeri Raha tidak hadir, 14 orang anggota DPRD Muna juga tidak hadir. Anggota DPRD Muna yang hadir dalam rapat paripurna tersebut yakni sebanyak 16 orang anggota. Ketua DPRD Muna Abdul Rajab Laode Biku yang memimpin rapat menyatakan rapat paripurna tentang persetujuan pinjaman tersebut korum. (m1/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top