MUNA

BKPSDM Muna Pesimis, Pemkab Tak Mampu Bayar Gaji PPPK

KOLAKAPOS, Raha — Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Kepegawaian Negara dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengumumkan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Penjanjian Kerja (PPPK) di daerah. Hal tersebut juga dibenarkan Badan Kepegawaian dan Pengebangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muna.

Plt BKPSDM Muna, Rustam mengatakan PPPK merupakan pegawai setingkat Aparatur Sipil Negera, namun pegawai jenis PPPK ini tidak memperoleh hak menerima uang pensiun dan kinerjanya akan terus dievaluasi setiap tahun. Hanya saja untuk pengangkatan PPPK di Kabupaten Muna, Rustam pesimis Pemkab Muna tidak mampu membayar gaji PPPK ini apabila penggajiannya dibebankan pada daerah. “Kalau dibebankan ke APBD (penggajian PPPK,red), saya pastikan tidak mampu. Karena sekarang sudah masuk 264 ASN yang baru saja lulus CPNS 2018, pengajian mereka masuk ke DAU. Belum lagi ASN kita sebanyak 6113 orang. Ini (ASN,red) sudah termasuk Bidan dan Penyuluh yang diangkat kemarin,” ucapnya.

Terkait mengenai mekanisme pengangkatan PPPK lingkup Pemkab Muna, menurut Rustam hal tersebut masih dalam pembahasan Rapat Koordinasi Nasional yang digelar selama dua hari yakni Rabu 23 Januari hingga Kamis 24 Januari di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. “Kalau mau tanyakan mekanisme cliernya nanti pulang pak Asisten III, karena pak Asisten III yang kesana. Jadi pas Asisten III pulang kita akan tanyakan bagaimana model dan tehknik penyusunan pengambilan kebijakan, setelah itu bagaimana tehnik pelaksanaan. Karena pasti dibahas dalam Rakornas,” tandasnya (m1/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top