BERITA UTAMA

Ketua Komisi I DPRD : Ada Kesepakatan Perhitungan Suara Ulang pada Sengketa Pilkades Popalia

KOLAKAPOS, Kolaka — Komisi I DPRD Kolaka akui ada Kesepakatan Perhitungan Suara Ulang Sengketa Pemilihan Kepala Desa Popalia Kecamatan Tanggetada. Hal itu diungkapkan Dr. H. Bakri Mendong, Ketua Komisi I DPRD Kolaka melalui sambungan WhatsApp nya. (28/1).
“Memang tidak ada rekomendasi tertulis yg ditandatangani, tapi kesepakatan antara DPRD, Pemda dengan pihak penggugat atau pendemo dibeberapa kali rapat yaitu Dinas PMD/ panitia pemilihan akan melakukan perhitungan suara ulang,” papar Bakri.
Lanjutnya selain Perhitungan suara ulang, dalam kesepakatan juga meminta Bupati memberikan keputusan yang bijak penuh keadilan dan kehati-hatian dengan pertimbangan hukum dan keamanan masyarakat Popalia.
Lanjutnya pula, menurut Legislator Golkar itu, para pihak yang menggugat hasil Pilkades tersebut sudah bisa menerima hasil kesepakatan tersebut.
“Sebenarnya mereka sudah bisa menerima kesepakatan tersebut setelah RDP ke empat dimana Ketua komisi 1 meminta pendemo setuju tawaran pemda melalui dinas PMD untuk menunggu hasil keputusan Bupati yg akan rapat dengan forkopimda hari Rabu tgl 23 Januari 2019 lalu,” paparnya.
Bakri juga menyayangkan pihak Dinas PMD menunda-nunda keputusan rapat itu. “Sesuai waktu yang dijanjikan yaitu hari rabu tapi Dinas PMD menunda nunda terus peyampaian itu, dan yang ada malah langsung diumumkan pelantikan kades kolektif termasuk kades Popalia,” terangnya.
Padahal lanjut Bakri, bahwa seharusnya ada dulu keputusan bupati hasil pertimbangan terkait sengketa pilkades sebelum pelantikan. “Padahal menurut hemat saya seharusnya ada dulu keputusan Bupati hasil pertimbangan terkait sengketa Pilkades itu, karena sudah melalui pertimbangan yg matang dengan segala aspek, khususnya peraturan perundangan yang ada, dengan tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang sehingga ada upaya persuasif yang dilakukan untuk memberikan pemahaman yg konprehensif,” terangnya.
Meski demikian Bakri juga menyatakan bahwa dirinya memahami kenapa bupati tidak mengeluarkan keputusan perhitungan suara ulang. “Kenapa tidak dilakukan hitung ulang? yang saya tau karena hadir juga memberikan pertimbangan politik sesuai kapasitas saya sebagai anggota DPRD waktu itu, sebenarnya bupati dapat memahami kemelut ini agar tidak terjadi presden buruk bahkan bupati sangat bijak meminta dilakukan antara lain menyampaikan bahwa pemilihan sudah sah menurut hukum hasil panitia pemilihan,” terangnya.
Untuk kedepannya kata Bakri, karena sudah terjadi pelantikan sebaiknya dilakukan pendekatan kekeluargaan untuk meredam perseteruan itu. Dirinya juga mengusulkan ada perbaikan regulasi untuk menghindari kisruh seperti itu. “Dilakukan pendekatan kekekeluargaan kepada yang berseteru utamanya yang menggugat karena ada hubungan kekerabatan demi stabilitas masyarakat, kemudian mengusulkan kedepan ada perbaikan regulasi apakah perda atau perbub yang lebih fokus menghindari terjadinya hal seperti di Popalia,” jelasnya. (Mir/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top