BERITA UTAMA

Warga Popalia Demo Tolak Pelantikan Kades Popalia

Aksi unjuk rasa menolak pelantikan Kades Popalia

KOLAKAPOS, Kolaka — Pelantikan Kepala Desa Popalia, Yusran bersamaan dengan 20 kepala desa lainnya oleh Bupati Kolaka Ahmad Safei di pendopo rumah jabatan Bupati Kolaka pada 28/1, didemo oleh sejumlah warga yang mengaku masyarakat desa Popalia.
Aksi demontrasi penolakan itu dikoordinir oleh Djabir Teto Lawukuhi awalnya dilakukan di depan rumah jabatan Bupati di bundaran Air Mancur. Dalam aksi itu beberapa orang menggelar orasi menyampaikan tuntutannya secara bergantian. Aksi nyaris ribut saat sejumlah massa memaksa masuk ke rujab bupati yang dijaga ketat aparat dan melakukan pelemparan dengan telur.

Dalam orasinya massa mempertanyakan perihal dasar Bupati Kolaka melantik Yusran sebagai Kades Popalia Terpilih padahal menurut mereka sengketa Pilkades Popalia tersebut belum ada keputusannya.

“Dalam undang undang no 6 tahun 2014 memberi kejelasan dan mekanisme penyelesaian sengketa hasil suara Pilkades diselesaikan paling lambat 30 hari oleh Bupati sejak diterimanya, penyampaian hasil pemilihan dari panitia Pilkades dalam bentuk keputusan Bupati, dan sampai hari ini surat keputusan Bupati juga tidak ada, yang paling sedih adalah rekomendasi DPRD Kolaka terhadap Pemda untuk dilakukan perhitungan ulang tidak diindahkan,” papar Djabir dalam orasinya.

Dalam orasinya pula Djabir menyatakan bahwa pemilihan Kades di Popalia sangat jelas bermasalah. “Penyelewengan tugas panitia yaitu jumlah daftar hadir 845 tidak sama dengan hasil rekapitulasi yang berjumlah 819 kemudian jumlah rekapitulasi tidak sama lagi berjumlah 808 suara yang tercoblos yang ada dalam kotak suara,” papar Djabir.

Dalam aksi itu juga massa meminta Bupati Kolaka menemui mereka untuk menjelaskan perihal dasar pelantikan kades Popalia. Namun karena tak kunjung ditemui, mereka kemudian menggeser aksi mereka ke Depan Kantor Bupati Kolaka.

Massa sempat memaksakan masuk ke kantor Bupati Kolaka , bahkan sempat mendobrak pintu pagar. Beruntung aparat kepolisian dan polisi pamong praja dapat menenangkan massa.
Karena tak ada Bupati Kolaka atau pejabat yang menemui para pendemo, para perwakilan pendemo juga diizinkan masuk ke kantor bupati untuk melakukan pengecekan.

“Kita akan tetap melakukan perlawanan, dan akan selalu disuarakan baik dengan cara unjuk rasa maupun melalui hukum , dan mulai hari ini kita menyatakan Bupati Kolaka Ahmad Safei adalah pemimpin otoriter, kedepan kita akan membuka kasus kasus lainnya, karena beliau sudah tidak mau mendengar kan masyarakatnya,” papar Djabir.

Sejauh ini tidak ada seorang pun pejabat yang mau menemui mereka, massa aksi kemudian membubarkan diri.(mir/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top