METRO KOLAKA

Nakertrans Sebut PT Mapan Belum Lapor Izin TKA

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Kolaka — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertras) memastikan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di PT Mapan telah berakhir pada bulan Februari 2018 lalu. Hal ini diungkapkan Kadis Nakertrans, Andi Sastra Pangerang melalui Kabid Pembinaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Hartono, Rabu (30/1).

“Sejak tahun 2017 sudah ada data TKA dari PT Mapan yang mereka laporkan ke kami. Ada 24 orang TKA yang bekerja di sana, tapi berdasarkan izin tinggal dan izin kerjanya itu sudah berakhir sejak Februari 2018, dan sampai hari ini belum ada lagi laporan dari PT Mapan terkait TKA yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kami belum tahu apakah masih ada kegiatan TKA di sana,” kata Hartono saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (30/1).

Bahkan sambung dia, pada bulan Maret tahun lalu pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi industri PT Mapan. Namun saat itu aktivitas perusahaan tambang tersebut sedang terhenti. Sehingga tak satu pun pekerja maupun pimpinan perusahaan yang ditemui. “Kami bersama pak Kadis telah mengecek langsung ke sana tapi tidak ada aktivitas. Makanya kami tidak sempat bertemu para pekerja di sana. Sehingga kami belum mengetahui lagi perkembangannya di sana. Apalagi belum ada laporan terkait adanya aktivitas pekerja asing di PT Mapan,” terangnya.

Kendati belum ada laporan, pihaknya akan kembali melakukan pengecekan untuk memastikan ada tidaknya TKA di PT Mapan. Selain di PT Mapan, Nakertrans juga akan melakukan pengecekkan TKA kepada perusahaan lain di Kolaka. “Kami tetap akan cek ke lapangan, jika nanti kami temukan benar ada TKA di sana kita akan cek dokumennya dulu, kalau dia legal atau resmi itu wajar saja dia hadir bekerja. Akan tetapi kami akan berikan sanksi sesuai Perda terkait keberadaan TKA. Namun jika TKAnya ilegal maka kami akan melakukan koordinasi kepihak kepolisian dan imigrasi agar TKA yang ilegal ini bisa segera dideportasi ke negara asalnya,” bebernya.

Ia juga menghimbau kepada perusahaan yang beroperasi di Kolaka agar segera melaporkan ke Dinas Nakertrans jika ada TKA yang dipekerjakan. “Setiap perusahaan wajib melakukan koordinasi atau melaporkan ke kami, terkait keberadaan TKA yang masuk. Agar kami bisa tahu sehingga jika ada pihak dari mana saja yang menanyakan kita bisa perlihatkan dokumennya dan daftarnya. Apalagi sudah ada Perda nomor 2 tahun 2017 yang mengatur tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA, dan tahun ini kami telah jadwalkan akan melakukan monitoring setiap dua bulan sekali ke setiap perusahaan tambang, utamanya yang beroperasi di kecamatan Pomalaa dan Wolo. Jadi perusahaan harus proaktif, sebelum kami yang temukan, ” tutupnya. (k9/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top