BERITA UTAMA

Nasib 12 Guru Putus Kontrak Belum Jelas

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Kolaka — Nasib 12 guru kontrak daerah yang belum diperpanjang kontraknya tahun ini masih belum jelas. Meski telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD dan Dinas Diknas Kolaka, namun belum ada ketetapan terhadap nasib mereka.

Kadis Diknas Kolaka, Sal Amansyah mengatakan sampai kemarin (30/1), memang belum ada putusan terkait nasib par aguru honorer tersebut. Ia mengakui ada keterlambatan. Namun, hal itu merupakan efek dari kehati-hatian Diknas Kolaka, agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah. “Saya juga belum tahu ada info kalau mereka ini tidak masuk dalam SK nantinya. Saya tidak tahu itu omongan siapa? Yang pasti kita lagi menyiapkan sistemnya yang aman buat kita semua, kita tidak ingin ada kasus yang mengembalikan seperti kemarin-kemarin, kita ingin keputusannya kokoh,” papar Sal Alamansyah dalam RDP.

Ia juga menjelaskan 12 guru kontrak tersebut tidak diperpanjang kontraknya karena anggaran honorarium tenaga kontrak dikhususkan untuk guru agama saja.

Namun memang ada hal dilematis terkait keberadaan guru honorer dalam kaitannya dengan kebutuhan guru di Kolaka. Sebabnya jelas Sal Amansyah, rasio perbandingan guru PNS dan murid di Kolaka masih rendah. Idealnya untuk guru SD memiliki rasio 1 banding 28. Satu guru mengajar 28 siswa. Namun di Kolaka, rasionya 1 banding 31. Artinya, Kolaka masih kekurangan guru PNS.

Kekurangan itu harusnya ditutupi dengan keberadaan guru honorer. Hanya saja masalahnya, Kolaka malah kebanyakan guru honorer dengan rasio 1 banding 14. “Artinya jika digabungkan jumlah guru PNS dan guru honorer, kita berlebihan dilapangan,” terangnya.

Namun meski demikian, kata Sal Amansyah, persoalan guru yang belum dapat SK perpanjangan kontrak itu masih dalam pendalaman untuk didiskusikan dengan pihak terkait.

Sementara itu, anggota Komisi III Rusman, menyatakan bahwa pihak dinas harus cepat mencarikan solusi terkait persoalan itu. “Yang pasti faktanya kita masih kekurangan guru, makanya ini harus cepat dicarikan solusinya, diakomodir bagaimana caranya tanpa melanggar aturan,” ujar Rusman.

Hal yang sama juga di tegaskan oleh Syaifullah, ketua Komisi III DPRD. Namun demikian Syaifullah meminta para guru kontrak yang belum menerima SK perpanjangan kontrak untuk bersabar menunggu keputusan. “Saya harap tetap bersabar dulu, kita sudah dengar penjelasan dari kadis tadi bagiamana dicarikan solusinya tanpa melanggar aturan, sebab kalau mau dipaksakan masuk dalam anggaran guru agama itu jelas salah, makanya sabar dulu dan tetap mengajar,” ujar Syaifullah.

Sementara itu Hasbi Mustafa, anggota Komisi III lainnya juga menekankan kepada pihak dinas pendidikan untuk berkoordinasi dengan Bupati dan BKD dalam menyikapi persoalan itu. “Apalagi ini kan ada P3K nanti, ini harusnya sudah dikoordinasikan, apalagi ada persoalan seperti ini, jadi dinas harus cepat tanggap ini, koordinasi lah dengan Bupati dan dinas kepegawaian agar persoalan ini tuntas,” ujarnya. (mir/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top