BERITA UTAMA

Perbaikan Bendungan di Desa Lambo Lemo Jadi Prioritas

Suasana rapat Paripurna reses DPRD Kolaka.

Paripurna Reses, DPRD Kolaka Paparkan Saran Warga

KOLAKAPOS, Kolaka — Usai menjalani reses masa sidang ke I tahun 2019 sejak pekan lalu DPRD Kolaka menggelar sidang paripurna (26/2) di Aula Paripurna DPRD Kolaka.
Dalam Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kolaka Sudirman tersebut, juru bicara masing masing daerah pemilihan memaparkan berbagai usulan masyarakat yang disampaikan saat anggota DPRD melakukan reses.
Mayoritas usulan masyarakat tersebut masih berupa pembangunan fisik seperti pengaspalan jalan, jembatan dan bantuan untuk masyarakat lainnya. Selain itu warga juga meminta berbagai bantuan dan juga perbaikan fasilitas umum.
“Hal yang menjadi prioritas saat ini di desa Lambo lemo adalah perbaikan bendungan yang sudah rusak,” kata Abdul Jalil , anggota DPRD juru bicara daerah pemilihan 1.
Hal lainnya Yang menjadi perhatian reses DPRD yang juga disampaikan dalam paripurna reses itu adalah penolakan relokasi dirumah susun TPI Mangolo oleh sebagian masyarakat dusun Pabelle Kelurahan Kolakasasi Kecamatan Latambaga. “Masyarakat yang menempati kampung pabelle’ selama lebih 30 tahun menolak direlokasi ke Rusun TPI Mangolo, Mereka yang telah menguasai lahan tersebut selama 30 tahun lebih menilai rencana relokasi ke rusun tidak berkeadilan. Kata salah seorang warga. Mereka meminta agar digantikan dengan lokasi tanah perumahan, mereka tdk bisa hidup di rusun. Menurut mereka harus ada klasifikasi. Jangan diratakan, tapi ditinjau dulu aspek historisnya. Mereka yang datang belakangan dan hanya menumpang ditempat itu belum tentu nelayan. Tapi yang benar-benar nelayan dan telah 30 tahun menguasai lokasi tersebut harus diberikan ganti berupa lokasi perumahan,” papar Yunus Patandianan, anggota DPRD Juru bicara Dapil II.
Sementara itu, anggota DPRD Kolaka lainnya, dalam saran dan pendapatnya meminta agar bantuan jangan digunakan untuk kepentingan politik. “Jadi kesempatan ini saya mau sampaikan kebetulan ada pak kadis perkebunan, bahwa ada bantuan Bibit yang diintervensi oleh oknum pejabat yakni Sekdis perkebunan, masyarakat tidak akan diberi bantuan bibit kalau tidak memilih anaknya yang jadi caleg, jadi ini mohon di tindak lanjuti, ini sudah Meuraksa demokrasi,” papar Hasbi Mustafa, ketua Komisi III dalam saran dan pendapat nya. (Mir/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top