BERITA UTAMA

Desak Cabut IUP Tambang Wawoni

Mobil water canon polisi saat membubarkan massa dengan paksa.

Andi Azis : Sabar, Kami akan Rapat dengan Pemprof dan Pemerintah Pusat

KOLAKAPOS, Kendari — Ratusan massa yang tergabung dari mahasiswa dan masyarakat Wawoni mendatangi kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Rabu (6/3). Kedatangannya untuk mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra untuk mencabut izin tambang yang berada di kabupaten Konawe Kepulauan.

Aksi yang sebelumnya damai mendadak bentrok dengan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Polisi melontarkan gas air mata dan water cannon untuk “memukul” mundur massa dari halaman Kantor Gubernur, usai bertemu dengan Plt Kepala Dinas ESDM Sultra.

Plt Kadis ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Andi Azis saat menemui Massa Aksi mengatakan, Ia mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan mengkaji mengenai adanya permintaan massa aksi saat ini.

“Karena mengenai persoalan dan tuntunan ini tidak serta merta harus diselesaikan secepatnya dan dicabut izin pengoperasiannya. Namun semua usulan para massa aksi akan kita tampung u dan akan dibahas pada rapat yang melibatkan semua pihak yang berkopeten didalamnya,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, semua ada prosedur dan harus melibatkan pihak terkait seperti pihak pemerintah Pusat dalam hal ini pihak Kementerian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten mengenai hal penghentian tambang ini.

“Untuk itu kami menyarankan massa aksi untuk bersabar, karena atensi pada hari ini akan saya sampaikan dulu kepada pihak atasan serta berikutnya akan dilakukan rapat. Jadi tinggal menunggu saja bagaimana hasil rapatnya nanti dan keputusan apa yang akan diambil,” tutupnya.
Sementara itu, Jendral Lapangan Mando Maskuri mengungkapkan, Pulau Wawoni merupakan daerah otonomi baru sejak tahun 2013 dari Kabapten Konawe. Namun faktanya saat ini, telah memegang 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih aktif, yang dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan 2013.

“Pulau Wawoni yang merupakan pulau kecil dengan luasan 867, 758 Ha atau 1513,98 Km (daratan Wawonii) sebenarnya tidak diprioritaskan sebagai lahan pertambangan. Karena berdasarkan UU Nomor 1, tahun 2014 tentang perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kurang dari 2000 Km, dilarang melakukan penambangam pasir, mineral, pada wilayah teknis, ekologis, sosial dan budaya yang akan berdampak pada kerusakan dam pencemaran lingkungan yang akan merugikan masyarakat,” bebernya.

Dengan berujuk pada data tersebut, Ia mewakili seluruh warga masyarakat Konawe Kepulauan (Wawonii) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Gubernur Sultra H Ali Mazi dan Wakil Gubernur Sultra H Lukman Abunawas untuk mencabut IUP Tambang yang ada di Konawe Kepulauan.

“Kami meminta kepada Gubernur dan wakil Gubernur Sultra untuk mencabut IUP yang ada di Konawe Kepulauan, karena disamping akan merusak lahan juga akan berdampak pada pecemaran lingkungan,” tandasnya.

Ia menegaskan, jika aspirasi mereka tidak ditanggapi dalam waktu dekat yakni memberhentikan IUP 13 Tambang yang beroperasi di Kepulauan Konawe (Konkep), maka pihaknya berjanji akan menurunkan massa aksi dalam jumlah besar lagi.

Sementara itu, Korlap HMI Kota Kendari Dafid, mewakili masyarakat Konkep sangat menyayangkan lambannya penanganan pemberhentian IUP yang ada di Konawe Kepulauan.

“Karena kita tau sendiri dampak dari pengoperasian tambang, akan berdampak pada pengrusakan pada lahan juga berdampak pada pencemaran lingkungan serta akan ada kerusakan lainnya. Oleh seba itu kami meminta kepada Pemerintah Sulawesi Tenggara agar secepatny membekukan atau mencabut IUP yang saat ini sedang merongrong semua lini kehidupan masyarakat Wawoni,” pangkasnya.

Sementara itu, Kapolres Kota Kendari AKBP Jemi Junaidi mengatakan, pihaknya sudah mengizinkan Massa aksi untuk bertemu dengan pihak perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggra. Ia menegaskan dalam waktu lima menit Massa Aksi tidak meninggalkan Kantor Gubernur, maka akan dilakukan pembubaran paksa.

“Jika dalam waktu selam lima menit Massa Aksi tidak membubarkan diri dari Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, maka Massa Aksi akan kami bubarkan secara paksa,” tegasnya.

Untuk diketahui, setelah adanya ultimatum tersebut, kemudian Massa aksi merapatkan barisan dan enggan meningalkan Kantor Gubernur Sultra sebelum mendapatkan kejelasan, namun disisi lain tim gabungan Aparat Kepolisian dan Satpol PP juga merapatkan barisan dan membetuk blokade siaga satu. Saat inilah tidak terelakan lagi aksi pukul ini diawali dengan diluncurkannya semprotan air dari mobil Water Canon kearah Massa Aksi dan pengejaran aparat kepada aksi demonstrasi, tampak para Satpol PP saling lempar dengan pihak Massa Aksi dengan durasi kurang lebih 30 menit dan akhirnya Massa Aksi dapat dipukul mundur dari Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara

Tampak dilapangan adanya aksi saling kejar, saling lempat dan saling pukul ini, beberapa orang massa aksi terdapat luka lebam dan memar disekitar wajah karena terkena tonjokan dari beberapa tim gabungan aparat Kepolisian dan Satpol PP.

Perlu diketahui, dalam Massa Aksi ini merupakan massa gabungan dari ratusan Warga Masyarakat Wawonii dan gabungan oraganisasi Mahasiswa HMI Kota Kendari, Organisasi LMND Kendari, GMNI, IPM, GPMI, IMM, PMMW, KAMMI dan PMII (hrn/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top