BERITA UTAMA

Kisruh Pemberian Kartu KIS dan Pelayanan BPJS

Hasbi Mustafa , Ketua komisi III DPRD Kolaka

Hasbi Mustafa : Komisi III RDP dengan Instansi Terkait

KOLAKAPOS, Kolaka — Adanya keluhan dari beberapa warga terkait Kisruh Pemberian bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibiayai APBN maupun APBD (KISDA) serta pelayanan BPJS membuat komisi III memanggil sejumlah pihak terkait masalah itu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam RDP buang digelar diruang rapat Komisi III itu pada 4/4, dipimpin langsung oleh ketua Komisi III DPRD Kolaka Hasbi Mustafa.
Usai RDP itu, Hasbi Mustafa mengungkapkan bahwa untuk persoalan pelayanan BPJS, pihaknya sudah menyarankan kepada BPJS untuk menempatkan orang-orang nya di setiap rumah sakit dan puskesmas, agar persoalan pelayanan kepada pemegang kartu BPJS tidak berbelit-belit. “Tadi saya sudah sarankan agar mereka pihak BPJS itu menempatkan orang-orang nya di semua rumah sakit maupun puskesmas , supaya setiap ada masalah bisa langsung selesai, kasian orang sudah pegang kartunya tapi masih diping-pong kiri kanan, pelayanan kesehatan dan pertolongan itu kan harus diutamakan dan dipermudah, dan pihak dokter dan rumah sakit yang juga hadir tadi menyatakan kesiapannya untuk memberikan pertolongan, ” paparnya.
Dia juga mengatakan, bahwa dalam temuanya dilapangan masih banyak warga tidak mampu yang tidak memiliki kartu Indonesia Sehat (KIS) baik yang dibiayai APBN maupun dibiayai Pemda (KIS daerah) , sehingga dengan adanya koordinasi dengan dinas sosial, BPJS bisa mengcover tersebut. “Saya juga minta BPJS dan dinas sosial, kebetulan juga hadir tadi dari Dinas Sosial, agar kiranya ada kolaborasi, warga yang tidak mampu betul betul bisa dicover dengan KIS dan KISda, ” ungkap kegiatan Hanura itu.
Dari RDP itu juga Hasbi mengatakan, bahwa ada sekitar 6 milyar lebih pemda sediakan KISda atau sebanyak 23.300 yang akan dicover tahun 2019 ini. “Untuk Pemda sendiri sudah menyiapkan 23.300 KISda itu sudah dibayarkan sebesar 6 M lebih ditahun 2019 ini, makanya ini saya sarankan yang menerimanya betul betul warga yang berhak, karena masih banyak itu yang belum mendapatkan, jangan lagi yang dikasih kepada orang yang tidak berhak ,” tegasnya.
Hasbi juga menyatakan pihaknya akan melaporkan kepada Bupati Kolaka, bahwa rupanya ada oknum yang bermain terkait pemberian Kartu KIS. “Jadi tadi dari dinas sosial mengatakan ada oknum yang bukan bidangnya tapi urusi masalah KISda, bukan melalui bidangnya, karena ada unsur politik yang diinginkannya, modusnya seperti ini, kartunya KISnya sudah ada tapi yang membawakan kartu KIS itu ke penerima nya adalah oknum caleg agar dia dipilih, ini kan sudah tidak benar, ” ungkapnya.
Dia berharap dengan RDP tersebut kisruh pelayanan BPJS dan Pemberian Kartu KIS bisa teratasi. (Mir/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top