BERITA UTAMA

Panwascam Wundulako Rekomendasikan PSU Satu TPS 

Ketua Panwascam Wundulako Evianti Amka, SH Bersama Komisioner Panwascam Wundulako

KOLAKAPOS, Kolaka — Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Wundulako telah merekomendasikan kepada Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kolaka agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di desa Sabiano, kecamatan Wundulako. Hal ini dilakukan karena Panwascam Wundulako menilai ada dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat proses Pemilihan umum (Pemilu) 17 April lalu disalah satu tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua Panwascam Wundulako Evianti Amka mengaku, pihaknya telah merekomendasikan kepihak Bawaslu Kolaka dan juga KPU Kolaka serta ke Panitia pemilihan kecamatan (PPK) Wundulako agar salah satu TPS yang ada didesa Sabiano dilakukan PSU, dikarenakan ada dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat proses pemungutan suara berlangsung.

” Sejak kami temukan ada dugaan pelanggaran, hari itu juga (Rabu/17) kami langsung merekomendasikan agar satu TPS yakni TPS IV didesa Sabiano dilakukan PSU, ” ungkapnya saat ditemui media ini, Jumat (19/4).

Menurutnya, dugaan pelanggaran terjadi dikarenakan ada dua orang wajib pilih yang berasal dari kabupaten Konawe yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap tambahan (DPTB) di desa Sabiano. Sehingga panitia penyelengara dalam hal ini Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) melakukan kelalian kepada dua orang wajib pilih tersebut dengan memberikan lima surat suara. Yang seharusnya KPPS hanya memberikan tiga surat suara saja, sebab mereka berasal dari daerah pemilihan (dapil) yang berbeda.

” Panitia penyelengara seharusnya tidak memeberikan semua surat suara yang akan dicoblos kepada dua orang DPTB tersebut karena aturannya sudah jelas dalam peraturan KPU, ” jelasnya.

Seharusnya kata, Evi pihak panitia hanya memberikan tiga surat suara saja kepada DPTB yang akan dicoblos agar tidak terjadi indikasi penggelembungan suara.

” KPPS harusnya memberikan tiga surat suara saja yakni surat suara presiden, DPD, dan DPR-RI, tapi faktanya setelah dicek ada surat suara yang bertambah di kotak suara DPRD kabupaten, sehingga atas kejadian tersebut kami langsung merekomendasikan kepada Bawaslu untuk dilakukan PSU, ” ucapnya.

Namun, lanjut Evi pasca membuat rekomendasi PSU sampai hari ini belum ada informasi apakah akan dilakukan PSU atau tidak, akan tetapi kemungkinan besar akan diadakan PSU.

” Kami tinggal menunggu saja keputusan dari kabupaten, jika memang ada PSU maka berdasarkan aturan sepuluh hari pasca pemilihan maka harus dilakukan PSU, ” tutupnya. (K9/c/hen).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top