BERITA UTAMA

‘Mati Suri’-nya Pasar Mangolo, DPRD Kolaka Panggil Dua Kadis dan Lurah

Ketua Komisi II DRPD Kolaka, Amiruddin Masang

KOLAKAPOS, Kolaka — Terkait persoalan yang melilit Pasar Mangolo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka akan segera memanggil pihak-pihak terkait. DPRD melalui Komisi II dalam waktu dekat ini setidaknya akan memanggil
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kadis Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kolaka, serta Lurah Mangolo.

DPRD akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ketiga pihak terkait tersebut untuk mencari akar permasalahan yang sebenarnya, hingga menyebabkan pasar ‘mati suri’. “Kami dari Komisi II akan segera memanggil pihak-pihak terkait, Dispenda, Disperindag dan dan pihak Kelurahan (Mangolo) untuk melakukan RDP terkait pengelolaan pasar Mangolo,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kolaka, Amiruddin Masang, kemarin (14/5).
Sebagai wakil rakyat yang membidangi masalah pasar, kata Amiruddin, Komisi II juga menyayangkan pengelolaan pasar yang terkesan diabaikan. “Karena inikan sudah ada sarana dan prasarana yang dibangungkan oleh pemerintah daerah dengan anggaran yang cukup besar, tentunya ini harus segera digunakan oleh masyarakat, karena kalau dibiarkan terbengkalai seperti itu nantinya akan rusak fasilitas,” tuturnya.
Amiruddin mengatakan, dibangunnya pasar Mangolo pada 2016 lalu diharapkan dapat menghidupakan perputaran ekonomi masyarakat Kabupaten Kolaka. Khususnya, di Kecamatan Latambaga sebagai lokasi berdirinya pasar. Tapi nyatanya hari ini, usai diresmikan pada 28 Februari 2019 lalu, Pasar Mangolo justru mati suri. “Kami juga waktu itu men-support pak bupati untuk diresmikan dan selanjutnya difungsikan, tetapi dalam perjalanannya ternyata
SKPD yang menangani itu belum bisa dan belum mampu untuk merealisasikan keinginan pa bupati itu. Nah inilah yang kita mau cari titik terang dan benang merahnya, dimana sebenarnya masalahnya ini. Apakah karena memang
posisi tempatnya (yang tidak strategis) atau memang pengelolaannya yang tidak maksimal,” pungkasnya.

Kemudian terkait terminal mangolo yang mengalami kondisi serupa, Amiruddin tak mau berkomentar. Sebab urusan terminal merupakan wewenang anggota dewan lainnya pada Komisi III. (kal/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top