BERITA UTAMA

Lagi, IMIK Jakarta Laporkan Bupati Konawe di KPK RI

Soal Dugaan Manipulasi Data 56 Desa

KOLAKAPOS, Kendari — Puluhan Masa Aksi yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe – Jakarta mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (20/5). Mereka meminta kapada Lembaga anti rasua tersebut untuk memeriksa Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa atas dugaan tindak pidana korupsi.

Koordinator lapangan, Muhamad Ikram Pelesa menyampaikan bahwa, pihaknya menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pembentukan dan pendefinitifan 42 desa dalam wilayah Kabupaten Konawe, menjadi Perda Nomor 7 T
Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang penambahan pembentukan dan pendefinitifan 56 desa dalam wilayah Kabupaten Konawe. “Sementara kenyataanya tidak pernah ada penetapan 56 desa tambahan oleh DPRD Kabupaten Konawe pada tahun 2011. Ini adalah Perda siluman, (Perda nomor 7 tahun 2011, red), dan hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai Perda,” jelasnya saat dihubungi fia telepon selulernya. Senin, (20/05).

Lebih jauh ia mengatakan, pemerintah Kabupaten Konawe pada tahun 2016 hingga saat ini menggunakan Perda Nomor 7 Tahun 2011 sebagai rujukan dalam pengusulan penerima Dana Desa di Kabupaten Konawe. Sementara Perda tersebut merupakan Perda siluman dengan sisipan 56 desa tanpa pernah ditetapkan sebagai Perda.

Dengan demikian, pihaknya menilai bahwa Bupati Konawe Kery Saiful Konngoasa beserta Mantan Ketua DPRD Konawe Gusli Topan Sabara, Kepala BPKAD, Ferdinand beserta Kepala BPMD Konawe harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara yang diakibatkan 56 Desa fiktif penerima Dana Desa di Kabupaten Konawe. “Bisa dibayangkan berapa miliar kerugian negara dari 56 desa penerima sejak tahun 2016 hingga saat ini. Untuk itu Bupati Konawe, Ketua DPRD, Kepala BPKAD dan BPMD yang menjabat saat itu harus diproses oleh KPK RI,” ucap Mahasiswa Pascasarjana Manajemen CSR Trisakti ini

Dalam aksi tersebut langsung ditanggapi oleh staf KPK RI bagian pelaporan dan penindakan, Alfieta Nur Baroroh. Dikatakannya, akan segera menyampaikan berkas laporan kepada pimpinan KPK RI. Dan dalam waktu 30 hari kerja akan menindaklanjuti persoalan tersebut. “Kami akan segera menyampaikan berkas laporan ini kepada pimpinan KPK RI, kami meminta waktu 30 Hari Kerja untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, selebihnya kami mempersilahkan rekan-rekan IMIK Jakarta untuk mengawal,” tutupnya. (P2/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top