BERITA UTAMA

Sejumlah OPD Muna Selewengkan Uang Negara

Ketua DPRD Muna, Abdul Rajab Laode Biku

KOLAKAPOS, Raha — Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muna diperintahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sultra supaya segera mengembalikan uang negara yang digunakan bukan pada peruntukannya. Hal tersebut berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sultra terhadap laporan keuangan Muna tahun anggaran 2018.

Ketua DPRD Muna, Abdul Rajab Laode Biku mengungkapkan, surat yang berisikan intruksi BPK-RI tersebut sudah mereka terima dan dijadikan acuan untuk melakukan penekanan terhadap pimpinan OPD Muna dalam rapat Komisi DPRD Muna bersama Pimpinan OPD dalam rangka pengesahan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Muna tahun anggaran 2018.

Menurutnya, dugaan pelanggaran melawan hukum yang ditemukan BPK-RI Perwakilan Sultra diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Sekertariat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, BPBD, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muna. ”
Dengan hasil BPK ini, kita akan menyurati Pemda Muna, untuk menindak lanjuti sesuai batas waktu yang ditentukan yakni 60 hari kerja dan kita intruksikan Bupati supaya memberikan sanksi,” ucapnya

Adapun pelanggaran yang ditemukan dan besaran uang negara yang harus segera dikembalikan ke kas daerah oleh masing-masing OPD tersebut ucap Abdul Rajab, diantaranya adalah kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi di Dinas Pariwisata sebesar Rp698.090.000, kelebihan pembayaran belanja jasa konsultasi di BPBD Muna sebesar Rp494.450.000, kelebihan pembayaran intensif di BAPPEDA Muna sebesar Rp220.771.268, kelebihan pembayaran volume pekerjaan penataan kawasan lapak pedagang kaki lima sebesar Rp. 264.504.322 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan kepala Dinas Kesehatan dan PPK kegiatan mempertanggungjawabkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp137.000.000. “Jikalau dalam waktu 60 hari kerja tidak ditindak lanjuti oleh yang bersangkutan maka upaya hukum yang akan ditempuh,” pungkasnya. (m1)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top