BERITA UTAMA

Kontraktor di Muna “Dibebankan” Pengembalian Kerugian Negara

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Raha — Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muna mulai menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra tentang ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara. Adapun OPD Muna yang telah menindak lanjuti LHP BPK tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Sekertariat Daerah.

Kadis Perindag Muna, La Taha mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan rekanan (kontraktor) untuk mengembalikan ke Kas Daerah terkait kelebihan pembayaran volume pekerjaan lapak PKL di pusat kuliner senilai Rp264juta. “Saya sudah menyurati pihak ketiga (kontraktor, red) agar mengembalikan kelebihan itu,” ucapnya pada Kolaka Pos, Rabu (24/7)

Senada Kepala BPBD Muna, Laode Ikbar Rifai juga membebankan pengembalian anggaran Pengadaan Jasa Konsultansi Pembuatan Website senilai Rp494 juta kepada kontraktor. “Kalau kita BPBD itu, tidak ada masalah. Barangnya ada semua. Tidak ada fiktif itu barang. Hanya kami terkendala di Kominfo. Kami sudah komunikasi dengan pihak ketiga, mereka sudah siap mengembalikan. Saya juga sudah komunikasi dengan inspektorat. Jadi semua langkah-langkahnya saya penuhi. Insya Allah secepatnya dikembalikan,” katanya

Hal serupa juga dikemukakan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Ataluddin, namun sebelum rekanannya membayar pengembalian kerugian negara senilai Rp400juta, pihaknya terlebih dahulu melakukan perhitungan ulang untuk mencocokkan data LHP BPK Perwakilan Sultra. Sebab dia mengklaim BPK melakukan perhitungan menyamaratakan rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sudah jadi dan yang belum jadi di kecamatan Katobu. “Jadi itu bisa dikembalikan semua dengan catatan, kayu-kayu yang tidak terpakai oleh masyarakat itu kita tarik kembali. Tapi kayu yang sudah terpakai itu mines. Hanya yang tidak terpakai saja yang akan kita kembalikan. Itu sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena yang dianjurkan BPK dia pukul rata semua,” ketusnya.

Kepala Dinas PUPR, Edy Uga juga telah menindak lanjuti temuan BPK tersebut. Pasalnya, kelebihan pembayaran senilai Rp994juta sesuai LHP BPK, pihak rekanan Dinas PUPR telah mengembalikan ke Kas Daerah baru sekitar 25 persen. “Pihak ketiga bersedia untuk melunasi. Jadi sudah 25 persen pengembalian. Temuan ini soal pekerjaan pengaspalan jalan salah satunya di jalan lingkar Kabawo. Sumber anggaran DAK,” ungkapnya
Sementara itu, Pelaksana harian (Plh) Sekda Muna, Ali Basa mengatakan, temuan LHP BPK di Sekertariat Daerah bukan Rp1miliar melaikan hanya Rp204juta. Meskipun dalam LHP tersebut dituliskan memerintahkan inspektur untuk melakukan pemeriksaan khusus atas realisasi belanja makan minum senilai Rp1 miliar (Rp 1.036.539.500) dan memerintahkan PPTK dan bendahara pengeluaran mengembalikan ke kas daerah atas realisasi belanja yang tidak senyatanya sebesar Rp204.908.500. “Bukan temuan Rp1miliar, temuan BPK itu Rp204 juta,” katanya.

Untuk pengembalian kata Ali Basa, Sekertariat Daerah telah mengembalikan sejak satu bulan yang lalu sebesar Rp30 juta. “Jadi harus dipahami, dalam proses pengembalian itu tidak dikembalikan semua. Bukan persoalan dikembalikan mau setengah atau full, tapi sudah proses dikembalikan. Bertahap. Ini sesuai kemampuan personal ini, yang penting sudah punya niat untuk mengembalikan. Jadi tidak bisa komorang justifikasi harus lunas. Pokoknya sudah dikembalikan,” katanya. (m1/b)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top