BERITA UTAMA

Kemenangan Jayadin Digugat

KOLAKAPOS, Kolaka — Pasca pemilihan Ketua Komite Olaharag Nasioonal Indonesia (KONI) Kabupaten Kolaka, pada 24 Juli Kemarin dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (MUSORKAB) yang kembali mengangkat Muh. Jayadin sebagai Ketuanya menyisakan persoalan. Ketua Bidang Hukum Demisioner Kabupaten Kolaka, Musdalim Zakkir, menilai pengangkatan kembali Muh. Jayadin yang juga merupakan Wakil Bupati Kolaka itu adalah tidak sesuai aturan dan undang-undang yang ada.
“Ini tidak sesuai undang-undang, saya kemarin sudah sampaikan dalam forum, rujukannya dalam UU Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) pasal 40 menyebutkan Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik, nah Pak Jayadin kan wakil bupati, dia pejabat publik, jadi kita sebenarnya sudah melanggar dari dulu,” terangnya.

Lanjutnya, pejabat struktural dan publik menjadi pengurus KONI, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten dapat menyebabkan terkendalanya kemandirian KONI serta mengganggu efektifitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya. “Dan itu juga terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi KONI untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan,” terangnya (25/7).

Ditanya mengapa baru dipertanyakan rangkap jabatan sebab sebelumnya Muh. Jayadin sudah pernah menjabat sebagai Ketua Umum, Musdalim mengatakan bahwa dirinya sudah berupaya menyuarakannya agar tidak terulang lagi namun karena desakan forum dia tidak bisa berbuat apa-apa. “Ya saya sudah suarakan itu, bahkan saya minta kepada pengurus Propinsi untuk memberikan pendapatnya juga namun mereka tidak berani, saya ini hanya ingin meluruskan, bahwa ternyata kita sudah melanggar aturan, termasuk KONI Provinsi juga, kan ketuanya sekarang Pak Lukman, Wakil Gubernur, ini juga perlu dipertanyakan,” jelasnya.

Tambahnya pula dengan pengangkatan ketua KONI Kolaka itu inprosuderal selain melanggar UU juga melanggar peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah. “Maka akan mendapatkan konskwensi yakni segala perbuatan organisasi juga tidak sah secara hukum karena pengurus yg dibentuk melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah,” jelasnya.

Bahkan kata Musdalim, dirinya akan melakukan gugatan ke pengadilan terkait hal itu dan mengadukannya ke kementerian dalam negeri. “Karena ini inkonstitusional, saya rencananya akan gugat ini di pengadilan, saya sementara siapkan materinya, dan akan adukan juga ke Kemendagri,” ujar mantan anggota DPRD Kolaka ini.

Dia juga mengkritisi pelaksanaan MUSORKAB tersebut yang terkesan sembunyi-sembunyi. “Ini pelaksanaan MUSORKAB saja juga terkesan sembunyi-sembunyi, saya saja yang pengurus tidak ada undangan penyampaian,” ujarnya. (mir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top