BERITA UTAMA

Penetapan APBD Perubahan Kolaka Molor Dua Jam

Penandatanganan penetapan APBD perubahan 2019 oleh Bupati Kolaka Ahmad Safei dan Ketua DPRD Kolaka Parmin Dasir.

KOLAKAPOS, Kolaka–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka menggelar paripurna penetapan Rancangan APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2019. Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Parmin Dasir itu, sempat molor. Penyebabnya, nyaris seluruh anggota komisi II tidak tepat waktu menghadiri rapat. Akibatnya rapat ditunda karena jumlah anggota tidak quorum. Rapat yang seyogyanya dimulai pukul 09.00 diundur hingga dua jam.

Paripurna itu kemudian menetapkan Raperda APBD Perubahan 2019. Selain Raperda APBD, 10 Raperda lainnya juga ikut ditetapkan. Bupati Kolaka Ahmad Safei dalam pendapat akhirnya menyampaikan secara garis besar APBD Perubahan 2019 dengan total Perubahan sebesar Rp1,36 triliun atau naik sebesar 4,35 persen dibandingkan target awal APBD 2019. “Alhamdulillah APBD Perubahan Kabupaten Kolaka tahun anggaran 2019 ini dimana total perubahan anggaran sebesar 1,36 triliun rupiah atau naik 4,35 persen dibandingkan target awal APBD 2019 yang sebesar 1,31 triliun rupiah,” papar Ahmad Safei.

Dalam pendapatnya itu juga, Safei juga menguraikan garis besar dari postur APBD Perubahan itu. Adapun Postur APBD Perubahan itu antara laian Pendapatan Daerah sebesar Rp1,32 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,36 triliun, Untuk Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp42,12 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayan daerah sebesar enam miliar rupiah.

Sementara itu ketua DPRD Kolaka, Parmin Dasir yang dikonfirmasi terkait molornya agenda penetapan, menganggap hal itu biasa saja. “Itu biasa, dinamika dan Alhamdulillah tadi bisa quorum ,” ujarnya.

Sedangkan 10 Raperda yang ikut ditetapkan bersamaan dengan APBD Perubahan yakni, Raperda tentang Pembentukan dan pengelolaan BUMDES di Kolaka, Raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan daerah, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Kolaka, Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah daerah, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

Selain itu Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Hak, Raperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 TAHUN 2010 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka, Raperda Tentang Perlindungan Profesi Guru, Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah Kab. Kolaka tahun 2018-2023, dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan tertentu. (mir)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top