BERITA UTAMA

ASN Muna Kuasai Aset Negera di “Senter” KPK

KOLAKAPOS, Raha — Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang mempunyai posisi jabatan strategis di dalam birokrasi pemerintahan di daerah relatif mempunyai rasa memiliki cukup tinggi terhadap aset negara yang di titipkan  seperti menguasai tanah negara, rumah dinas hingga kendaraan dinas. Tidak terkecuali ASN di tubuh Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Muna. Makanya, untuk memutus rantai rasa kepemilikan aset negara berlebih tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi Koordinator Wilayah (KPK Korwil) VIII Sultra menggelar
Monitoring Centre for Preventation (MCP). Salah satu sasarannya adalah penertiban aset di Kepulauan Buton dan Muna yang meliputi tujuh wilayah pemerintahan yakni Pemkab Buton, Baubau, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna, Muna Barat dan Buton Utara.

Ketua Satgas KPK Korwil VIII Sultra Edi Suryanto mengatakan, MCP ini merupakan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun anggaran 2019. Pasalnya, koordinasi yang dilakukan tersebut cukup penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Manajemen aset itu terkait penertiban aset. Mulai dari rumah, tanah dan kendaraan dinas. Seperti rumah dinas, kalau di huni oleh orang yang tidak berhak, dia  harus di keluarkan dari rumah dinas itu. Tidak boleh mereka tempati lagi,” ujarnya pada awak media saat di jumpai di kantor Bupati Muna, Senin (16/9).

Kata Edi, area intervensi MCP meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah. “Semua hal akan kami evaluasi dan monitoring di Muna. Termasuk pengusaan aset negara yang dimiliki oleh yang tidak berhak. Apakah hal-hal seperti ini masih ada di Muna. Kalau ada, harus ditertibkan,” tegasnya. (m1/c/hen)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top