BERITA UTAMA

25 Desa di Kolaka tak Patuhi SPJ, Dana Desa tak Cair

Kepala DPMD Kolaka Mujahidin, SH, MH

KOLAKAPOS, Kolaka–Proses pencairan dana desa (DD) tahap tiga kembali tertunda pencairannya, padahal dana pusat tersebut harusnya sudah dicairkn pada bulan Oktober lalu. Faktor keterlambatan pencairan ternyata dipicu oleh belum rampungnya penyetoran surat pertanggung jawaban (SPJ) yang dilakukan oleh beberapa desa yang ada diwilayah kabupaten Kolaka.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Kolaka Mujahidin mengaku jika keterlambatan pencairan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) dikarenakan masih ada 25 desa yang belum menyetorkan SPJnya sehingga dana tersebut belum dicairkan.

“Dari 100 desa yang ada, baru 75 desa yang menyetorkan SPJnya, sementara harus semua desa menyetorkan SPJ, baru bisa kita cairkan dananya,” ungkapnya saat ditemui media ini, Jumat (1/11).

Mujahidin mengaku jika, pihaknya telah melakukan rapat untuk memastikan semua desa segera menyetorkan SPJnya, karena saat ini baik dana desa maupun alokasi dana desa (ADD) telah siap dan akan segera dicairkan.

“Kami sudah rapatkan dananya sudah siap, tinggal SPJnya semua desa harus masuk, makanya kita sudah himbau kepada semua desa agar SPJ segera dimasukan baru dicairkan baik DD maupun ADD. Jika masuk laporannya seratus desa kita akan langsung proses untuk kita langsung cairkan, kemungkinan awal November sudah ada desa yang akan dicairkn dananya,” akunya.

Menurutnya, pihak BPKD Kolaka tidak mau mencairkan jika semua desa belum menyetorkan SPJnya, alasannya BPKD tidak ingin merepotkan bapak Bupati jika dilakukan secara bertahap proses pengajuan anggaran yang akan dicairkan.

“Pokoknya semua persyaratan harus dipenuhi makanya kita himbau begitu selesai SPJnya langsung segera distorkan jangan lagi nanti ada mau pencairan baru distor, kita inginkan agar setiap proses pencarian dilakukan para kepala desa langsung membuat laporanya supaya tidak repot,” tegasnya.

Selaku kadis PMD sekaligus kepala Inspektorat dirinya selalu menghimbau kepada semua kepala desa agar dana yang sudah dicairkan sudah untuk segera dibuat SPJnya jangan distor kalau mau pencairan, jauh hari sebelumnya harus dibuat LPJnya jika perlu dua minggu habis pencairan bisa distorkan ke kami. Jangan diabaikan LPJnya agar proses pencarian juga bisa cepat dilakukan.

“Kami sudah beberapa kali memanggil tapi faktanya para kepala desa masih belum melaksanakan kewajibannya terkiat SPJ, padahal syarat utama pencairan yaitu SPJ,” kesalnya.

Melihat kondisi desa yang tidak taat terhadap SPJ, Mujahidin berencana akan menurunkan panitia khusus (Pansus), untuk melakukan audit kepada semua desa yang tidak patuh terhadap SPJnya.

“Nanti saya akan bentuk pansus, jika sudah selesai pencairan tahap tiga saya akan audit utamanya ke-25 desa yang terlambat laporannya. Para desa harus hati-hati karena dana desa ini karena KPK ikut memantau secara langsung jangan terlena. Apalagi sudah ada lima Kades yang masuk bui karena menyalahgunakan dana desa, dan kita inginkan kejadian serupa tidak terulang kepada desa lain,” tutupnya. (K9/c/hen).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top