BERITA UTAMA

Anggaran Internet Ditentukan Desa

Sektretaris DPMD, Rahmat Hidayat

KOLAKAPOS, Kolaka — Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka, Rahmat Hidayat mengatakan pengadaan internet desa merupakan amanat dari pemerintah pusat yang kemudian oleh Pemda Kolaka dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari ABPD 2019.

Menurutnya, internet desa merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memudahkan pemerintah desa dalam
perencanaan atau menginput dan melaporkan sistem keuangan desa (Siskudes). “Dengan adanya internet desa ini
akan memudahkan pemerintah desa untuk membuat profil desa yang langsung ke aplikasi Prodeskel. Profil desa
atau kelurahan dikirim ke kementrian dalam negeri sedangkan kalau Siskeudes pelaporannya masuk langsung ke
PMD, PMD kabupaten, PMD provinsi dan langsung ke Kemendes juga. Jadi teman-teman di desa tidak perlu lagi ini
turun kesini, karena di desanya sudah ada jaringan internet,” kata Rahmat Hidayat, pekan kemarin.

Apakah pengadaannya ditentukan BPMD atau masing-masing desa? Melalui mekanisme tender atau Penunjukan Langsung?

Rahmat mengatakan, anggaran pengadaan internet ditentukan oleh masing-masing desa. Dalam pengadaan ini desa
bebas memilih bekerjasama dengan perusahaan mana saja. “Ini kan termuat di dalam ABPDes, jadi desa yang  menentukan sendiri. Kami di BPMD selaku pembina hanya mengawasi saja agar dananya digunakan sesuai
peruntukannya dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, dari 100 desa yang di kabupaten Kolaka tidak semua menganggarkan pengadaan internet.
Sebab, sebagian desa sebelumnya sudah memiliki internet. “Jadi ini tidak semua desa ya menganggarkan internet,
karena ada satu dua desa yang sebelumnya sudah punya internet,” ucapnya.

Untuk admin internet desa adalah perangkat desa masing-masing desa. Rahmat mengatakan, tahun depan DPMD
telah memprogramkan akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas admin internet desa.

Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab jika internet desa bermasalah hukum? Rahmat menjawab, hal itu
dikembalikan ke desa masing-masing. Sebab desa adalah penanggungjawab langsung penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. (kal)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top