BERITA UTAMA

Desah Dosa Internet Desa

ilustrasi/net

KOLAKAPOS, Kolaka — Menara besi dengan kuku yang menghujam tanah, menjulang menengadah ke langit. Tinggi, setinggi harapan warga untuk dapat menikmati kemajuan teknologi. Namun tak semua yang menengadah dijamah langit. Teknologi yang diharapkan warga desa, tersendat ditangan kontraktor.

Ya, menara besi itu adalah satu sistem jaringan internet desa, dibangun menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kolaka. Meski dibeberapa desa telah berdiri tegak, namun tidak seluruhnya berfungsi. Sekalinya berfungsi, performanya mengecewakan.

Internet desa yang dibangun untuk menunjang aktivitas pemerintahan desa, meningkatkan kemawasan teknologi warga desa dan menjalin konektifitas se pemerintahan Kolaka, lahir dari konsep yang visioner. Namun ditengah geliatnya, masih terselip desahan dosa dari kekeliruan pembangunan internet desa.

Sabtu, 21 Desember 2019, tim Kolaka Pos menemui kepala desa Lamundre, Agustian yang tengah memantau pembangunan wisata bakau di lingkungannya. Dengan cekatan, ia menghampiri dan menyapa dengan senyum lebar di wajahnya. Ia sumringah karena jaringan internet desa yang telah mereka tunggu sejak Maret lalu, akhirnya mulai berfungsi pada 17 Desember. Jaringan internet desa senilai Rp35 juta yang dikerjakan oleh PT.Hawk Teknologi Solusi (HTS), ditunjang menara (tower) pemancar yang dibangun tepat dibelakang kantor desa Lamundre, kecamatan Watubangga, Kolaka. Poros Watubangga-Toari.

Ia menjelaskan, sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), tower tersebut dibangun setinggi 30 meter, menggunakan tiga tiang besi 16 beton polos. “Peralatannya dipasang baru empat hari yang lalu, sejak itu juga sudah berfungsi. Kecepatan jaringannya lancar untuk sekitar wilayah kantor. Kemarin pernah kita coba sampai delapan
komputer untuk dipakai bersamaan.

Ketika gangguan semisal kencang angin, sempat loading sebentar,” ungkap Agustian, (21/12).

Masih dengan senyum diwajahnya, ia mempersilahkan Kolaka Pos untuk mengecek kapasitas jaringan internet di kantornya, bersama admin internet desa Lamundre, Masno. Masno menuturkan, jangkauan internet desa di Lamundre, hanya mampu melayani radius 10 meter saja. Karena memang, tujuannya untuk internet kantor desa, bukan internet warga desa. Namun, jika ada warga yang ingin menikmati jaringan internet, boleh nongkrong di kantor desa sambil berselancar di dunia maya menggunakan wifi.

Saat dicoba, koneksi dari jaringan internet desa ke ponsel Kolaka Pos, lumayan cepat. Tapi, ketika dicoba untuk mengirim pesan melalui WhatsApp, pesan terpending. Hingga sekitar 15 menit kemudian, pesan tersebut belum juga terkirim. Tak hanya WhatsApp, bahkan untuk mengakses google, Youtube dan lainnya juga tidak ada respon. “Mungkin karena lagi kencang angin pak,” kata Masno.

Kondisi gangguan jaringan seperti itu memang biasa terjadi. Salah satu pemicunya karena hembusan angin. “Ini kan posisinya dekat sekali dengan laut, jadi kalau lagi ada angin kencang jaringan juga terganggu,” ujarnya.

Performa internet yang mengecewakan juga terdengar di desa Watalara kecamatan Baula. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Watalara, Parenrungan mengatakan akses internet yang dibangun kontraktor, sangat mengecewakan. “Kalau saya mewakili aparat desa sangat kecewa dengan fasilitas internet karena kalau kita mau gunakan itu internet desa sering lalod (lambat loading),” kesalnya, (24/12).

Menurutnya pula, kondisi tersebut telah dilaporkan kepada kontraktor, tapi yang diperoleh sekedar janji.

“Kalau saya secara pribadi ini barang harus disikapi agar pihak perusahaan memperhatikan konsumennya jangan hanya uang saja tetapi tidak memuaskan, apalagi menurut saya dananya cukup besar dan itu tidak sesuai karena terlalu besar jadi kami tidak puas gunakan internet desa. Dan kalau bisa ditindak lanjuti ini barang karena dugaan saya banyak penyimpangan apalagi tidak ada RABnya yang diberikan. Jadi kami tidak tau apa-apa saja yang dibiayai dengan dana yang cukup besar itu,” bebernya.

Tapi, desa Lamundre masih cukup beruntung. Meski tersendat, paling tidak internet desanya sudah berfungsi. Lain halnya dengan seluruh desa di kecamatan Toari. Tak ada satupun internet desa dari sembilan desa di Toari yang berfungsi. Jangankan berfungsi, bahkan internet di desa Anauwa sama sekali belum dibangun. Padahal, Pemdes telah menyerahakan dana sesuai kontrak sebesar Rp30 juta kepada PT.HTS. “Sejak bulan Mei kami sudah setor sebanyak 30 juta, namun entah apa kendalanya,”
kata Kades Anauwa, Amarullah, (26/12).

Amarullah semakin resah, sebab Rp30 juta yang dibayarkan itu harus dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban (Lpj) penggunaan alokasi dana desa. Sementara fisik penggunaan anggaran belum ada. “Padahal ini kami juga harus dibuat laporan pertanggungjawaban beserta laporan fisiknya,” ujarnya.

Ia sudah berkali-kali menghubungi PT HTS, tetapi yang didapat hanya janji, dan tak kunjung direalisasikan. “Towernya saja belum berdiri, ini yang kami bingung,” katanya.

Sementara itu, Camat Toari Tahir Nuhung membenarkan bahwa pengadaan internet di desa-desa yang ada di Toari belum ada yang berfungsi. “Di Toari itu ada sembilan desa, memang rata-rata belum ada (internet desa) yang berfungsi. Ada juga beberapa yang sudah ada towernya tapi belum jalan (berfungsi),” kata Tahir Nuhung saat dihubungi melalui selulernya, Kamis (26/) malam.

Tahir mengatakan, pihaknya sudah sering mengingatkan kepala desa agar menghubungi kontraktor pengadaan untuk segera menuntaskan pekerjaannya. “Karena kalau belum rampung itu, nanti mereka akan susah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya. Apalagi inikan sudah akhir tahun,” ujarnya.

Ketika ditanya berapa anggaran pengadaan internet di Kecamatan Toari, Tahir mengaku tidak tahu. Sebab menurutnya, anggaran internet ditentukan langsung oleh pemerintah desa masing-masing. “Setahu saya anggarannya itu bervariasi, tapi saya tidak tahu nilai anggarannya karena itu kepala desa langsung yang urus melalui bendaharanya. Saya juga tidak tahu apakah sudah ada yang membayar full (lunas) atau tidak,” pungkasnya.

Anggaran yang ditawarkan untuk internet desa, berbeda dari masing-masing penyedia. Desa Tinggo, yang terletak di pelosok kecamatan Tanggetada, memiliki wilayah yang sebagiannya masuk dalam konsesi perkebunan kelapa sawit. Meski cukup terpencil, tapi desa Tinggo hanya menganggarkan dana sebesar Rp25 juta untuk pembangunan internet desa.

Kepala Desa Tinggo Andi Massarapi mengungkapkan, sebelumnya terdapat tiga perusahaan yang menawarkan untuk pengadaan internet di desanya. Ketiga perusahaan tersebut masing-masing memberikan penawaran yang berbeda, Rp45 juta, Rp35 juta, dan Rp25 juta.

Nah, setelah dimusyawarakan dengan warganya Andi pun menjatuhkan pilihan pada PT Global Media Data Prima yang menawarkan Rp25 juta. “Waktu ada sosialisasi di kantor camat, kita disuruh memilih. Jadi kita ambil yang
harga terendah yang penting spek kapasitas dan kualitasnya itu mungkin sama dengan yang lain. Apalagi di desa ini kan masih banyak lagi untuk pembangunan yang lain, bukan cuma internet,” katanya.

Lalu seperti apa progres pengerjaan internet di Tinggo? Ternyata hingga Sabtu 23 Desember 2019 lalu internet
di kantor desa belum juga berfungsi. Hasil pengamatan di lapangan, meskipun tower dan perangkat yang lain sudah
terpasang jaringan internet belum bisa difungsikan.

“Ini memang belum bisa digunakan karena masih alat yang belum dipasang, tapi pihak perusahaan (PT Global Media Data Prima) sudah janji akan dipasang secepatnya. Makanya uang yang Rp25 juta itu belum juga kami bayarkan semua, masih ada sekitar 25 persen, sebagai jaminan untuk diselesaikan,” kata Andi Massarapi.

Tidak hanya kekecewaan, beberapa desa juga mengaku puas terhadap pembangunan internet desa. Misalnya, Kades Puubunga, kecamatan Baula, Sutaji. Menurutnya, internet desa yang masuk diwilayahnya sudah relatif baik. Hanya saja ia mengkritisi kontraktor yang tidak menyertakan RAB.

“Allhamdulilah kalau disini jaringan masih bagus, memang terkadang tidak bagus, tapi begitu kami lapor pihak penyedia langsung datang memperbaiki. Cuman RAB kami belum diberikan oleh pihak perusahaan. Jadi kami masi tunggu RABnya untuk kami jadikan sebagai bahan laporan kami,” katanya.

Terkait pengadaan internet desa, kata Sutaji, pemerintah desa memang sudah menganggarkan melalui APBDes karena internet desa merupakan suatu keharusan karena telah dituangkan dalam mekanisme penggunaan dana desa.

Hal senada dikatakan Kades Puubenua Piter Pasumbung dia mengaku jika saat ini sudah tidak ada kendala terkait internet desa, karena menurutnya dana yang disiapkan sebesar Rp45 juta sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Kalau kita lihat realita dan wajar kalau dananya sebesar itu karena dalam Rp 45 juta itu sudah termasuk biaya internetnya selama 12 bulan dimana perbulan satu juta termasuk towernya juga jadi wajar kalau menurut saya dengan dana Rp45 juta,” akunya.

Kejaksaan Beraksi Awal Tahun

Kasi Intel Andy Malo Manurung

Buntut dari banyaknya keluhan pada proyek pengadaan jaringan internet desa, salah satu kontraktor yakni PT.HTS, telah dilaporkan ke Kejaksaan Kolaka. LSM Wahana Rakyat Indonesia (WRI), menduga telah terjadi penyalahgunaan anggaran dan wewenang yang dilakukan pemilik PT.HTS, Gunsyar Guntur.

Ketua LSM WRI Amir Kaharuddin menyebut, anggaran pengadaan jaringan Internet Desa berkisar antara Rp25 juta sampai Rp45 juta per desa. Nah, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan WRI menemukan ada sejumlah desa yang sudah membayar biaya pengadaan internet kepada PT HTS, namun jaringan internet yang diharapkan belum berfungsi maksimal. “Bahkan yang lebih parah ada desa yang sudah membayar lunas, namun yang dibangun baru sebatas tower,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Amir juga mensinyalir PT HTS tidak memiliki legalitas secara utuh untuk pengerjaan proyek pengadaan jaringan internet tersebut. “Makanya kami menduga dalam pengadaan jaringan internet ini saudara Gunsyar selaku ketua Kadin Kabupaten Kolaka telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Kajari Kolaka Taliwondo melalui Kasi Intel Andy Malo Manurung membenarkan laporan terkait pengadaan jaringan Internet Desa telah masuk sejak 16 Desember 2019. “Laporannya sudah masuk, kami masih sementara mengkaji dan menelaah mengenai kebenaran bukti-bukti permulaan laporan tersebut. Kemudian langkah selanjutkan kami akan mulai melakukan penyelidikan di lapangan,” kata A.M Manurung saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/12).

Hanya saja untuk proses penyelidikan di lapangan, Kejaksaan mengaku terkendala dengan banyaknya hari libur jelang akhir tahun ini. “Ini bukan sengaja dilambat-lambatkan ya, tapi akan upayakan untuk proses cepat penanganan laporan ini. Jadi tunggu saja mungkin Januari 2020 baru efektif kita bekerja. Hasilnya seperti apa, kalau ada indikasi kami akan tingkatkan lagi prosesnya. Pokoknya tunggu saja, kami masih mau mencari bukti permulaan yang cukup lah untuk menindaklanjuti ini,” tukasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top