BERITA UTAMA

Internet Desa Butuh Banyak Dana

Qammaddin, S.Kom.,M.Kom

KOLAKAPOS, Kolaka — Proyek internet desa di Kabupaten Kolaka yang disinyalir bermasalah turut mengundang komentar praktisi telekomunikasi dan internet, Qammaddin, S.Kom.,M.Kom. Ia menyebut, jauh dekatnya lokasi pengadaan internet dengan jangkauan jaringan Telkom sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pembiayaan. “Realistisnya seperti itu, semakin dekat dengan jangkauan jaringan Telkom maka biayanya semakin murah, begitu pun sebaliknya,” ungkap Qammaddin, kemarin (24/12).

Dekan Fakultas Teknologi Informasi USN ini menjelaskan, dalam membuat internet pihak desa dapat menghubungi penyedia jasa internet atau provider untuk menyediakan akses internet di desa tersebut. Penyedia jasa internet yang dimaksud seperti Telkom atau Astinet dan perusahaan yang berkompenten.

“Untuk desa yang sudah terjangkau oleh jaringan Telkom cukup menghubungi pihak Telkom untuk memasukkan  akses internet ke desa tersebut. Tetapi untuk desa yang belum dimasuki jaringan Telkom biasanya memakai penyedia jasa lain seperti Astinet dengan menggunakan fasilitas ViSAT.

Kemudian pihak desa membangun infrastrukutur jaringan untuk disebarkan ke desa, konsep ini biasa disebut RT/RW Net,” jelasnya.

Lalu apakah anggaran Rp25 juta sampai Rp45 juta perdesa itu angka yang rasional untuk pengadaan internet desa?
Menurutnya, pembiayaan internet agar dapat diakses dalam satu desa butuh dana yang tidak sedikit. Sebab pembiayaan dimulai dari infrastuktur jaringan seperti access point jaringan (jenis penangkap sinyal dan penyebar,  hanya menyebar sinyal), antena, kabel, kemudian biaya pemasangan dan biaya maintenance. “Itu belum termasuk  dengan biaya internet itu sendiri. Jadi menurut saya angka itu realistis jika internetnya untuk digunakan dalam  satu desa. Karena untuk internet yang digunakan untuk satu desa tidak bisa disamakan dengan penggunaan rumahan, itu butuh kuota yang besar belum termasuk bandwidth yang disertakan. Tetapi kalau internetnya hanya digunakan untuk kebutuhan di kantor desa itu lain lagi hitungannya, itu biasanya tergantung dengan jangkauan jaringan Telkom di desa tersebut,” terangnya.

Qammadin juga menjelaskan, untuk anggaran pengadaan internet pada masing-masing desa akan memiliki perbedaan. Sebab, anggaran tersebut tergantung pada jumlah kuota yang ingin digunakan. Kemudian, luas jangkauan yang diinginkan oleh desa juga berpengaruh terhadap anggaran. Semakin luas maka infrastruktur jaringan juga bertambah. Apalagi untuk desa-desa yang jauh berada dari kota atau yang antar dusunnya masih terpisah oleh hutan, itu butuh biaya lebih karena kondisinya tidak seperti di kota. “Jadi beda biaya pengadaan internet desa yang lokasi desanya dekat kota dengan desa yang jauh dari kota. Penyediaan jasa internet melalui Telkom melalui kabel dengan astinet melalui visat bisa membedakan harga,” paparnya.

Kemudian dari sisi sumberdaya untuk pengembangan internet, pemerintah desa dapat memaksimalkan dana yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi desa memiliki dana desa yang cukup besar. “Nah ini nantinya bisa menjadi unit Bumdes. Misalnya untuk menutup kebutuhan pembiayaan yang lainnya, desa bisa meminta sejumlah biaya kepada warga yang menggunakan akses internet tersebut. Dana ini akan dikelola oleh Bumdes. Kenapa? Karena bisa saja ada kebutuhan pembiayaan untuk perawatan infrastuktur jaringan RT/RW internet desa, maka biaya diambil dari dana bumdes ini, jadi tidak mngambil dari alokasi dana desa lagi,” ujarnya.

Lebih jauh ia menjelaskan, selain untuk kebutuhan pelaporan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan internet di desanya. Misalnya, menjadi penyedia jasa internet untuk desa yang berdekatan.

“Jadi dua desa bisa bekerja sama dalam pengadaan jasa internet, tahapannya sama dengan yang telah saya jelaskan tadi. Untuk pengelolaannya dikelola oleh masing-masing BUMDes. Selain itu, ini juga bisa menjadi sebuah awal untuk Desa Teknologi. Maksudnya, warga desa sudah awam dengan teknologi, pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi juga berkembang, apalagi sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dan civil society 5.0 sebagai Desa Modern. Hal ini akan memecah paradigma orang-orang yang selama ini berpikiran bahwa desa itu terbelakang soal informasi dan teknologi,” katanya. (kal)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
error: Content is protected !!