BERITA UTAMA

Kades Harus Tanggung Jawab

Muhammad Jayadin

KOLAKAPOS, Kolaka — Wakil bupati Kolaka, Muh.Jayadin, meminta pemerintah desa, untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan internet desa.

Kenapa Pemdes yang bertanggungjawab? Karena Pemdes sendiri yang membuat kesepakatan bersama penyedia jasa internet.

“Artinya yang harus bertanggung jawab itu kepala desa, kan yang menentukan siapa yang mengadakan itu alat kepala desa, kami dari Pemda tidak sama sekali mencampuri secara teknis pengadaan alat itu,” kata Jayadin saat ditemui media ini, Senin (23/12).

Jika, memang ada masalah kata ketua KONI Kolaka ini, maka pihaknya melalui dinas terkait akan melakukan pengecekan dilapangan apakah memang benar ada masalah dalam pengadaan internet desa tersebut.

“Kita masuk ketika ada masalah Inspektorat turun kalau memang ada masalah kita akan sikapi dan memanggil apa masalahnya, tapi kalau dari awal ini semua dari kepala desa maka yang harus tanggung jawab yaa kepala desa karena mereka yang komunikasikn siapa yang mengadakan alat ini. Kalau memang bermasalah berarti tanggung jawabnya kepala desa. Kita kalau memang sudah menjadi temuan kemudian Inspektorat sudah turun memeriksa dan hasilnya kita liat baru kita bisa ambil tindakan kalau memang ada temuan maka kita akan panggil,” tegasnya.

Terkait penggunaan dana desa saat ini, lanjutnya, Pemda melihat secara umum penggunaan dana desa ini manfaatnya cukup besar baik itu untuk pembangunan didesa maupun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, kan tujuan utama dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya angka kemiskinan akan berkurang itu secara umum.

“Allhamdulilah sudah memuaskan tapi kita juga tidak bisa pungkiri juga ada desa-desa salah memanfaatkan itu secara maksimal dalam rangka bagaimana membangun desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat didesa. Padahal harapannya kita melalui dana desa yang cukup besar harusnya ini mampu merubah perekonomian didesa dan selalu kita ingatkan agar dimaksimalkan penggunaan dana desanya ke Bumdes karena itulah yang akan berputar ke desa, kalau pekerjaan fisik ketika selesai pekerjaan maka selesai juga tidak ada yang berputar, tapi kalau Bumdes berputar kepada masyarakat bisa menjadi modal simpan pinjam, modal usaha bagi usaha-usaha yang ada didesa itu harapan kita,” terangnya.

Adapun langkah yang telah dilakukan Pemda Kolaka dalam membantu desa mengelola dana desa, sudah sering dilakukan pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kolaka yang merupakan link sektor dari pada didesa.

“Secara teknis dalam mengelola dana desa ada petunjuk dan arahan dari teman-teman di pemerintahan desa (DPMD) merekalah yang menjadi link sektor dari kegiatan pembinaan dan pengelolaan dana desa,” jelasnya.

Sedangkan untuk efesiensi terkait dana desa sendiri, sudah ada yang sesuai kita harapkan ada juga yang memang masih perlu pembinaan sehingga kita harapkan kepada teman-teman yang ada dipemerintahan desa selaku linksectornya betul-betul melakukan pembinaan secara maksimal kepada teman-teman kepala desa agar dalam mengelola dana desa bisa maksimal seperti apa yang kita harapkan. Apalagi teman-teman desa sudah memiliki organisasi APDESI yang selalu melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas. “Harapan kami kepada para kepala desa dan aparatnya betul-betul memaksimalkan ini dana desa apalagi sudah lima tahun ini dana dikucurkan tentu secara nasional akan dilakukan evaluasi kalau dana desa ini maanfaatnya besar mungkin pemerintah pusat akan memberikan perhatian serius apakah ini ditambah dananya, tapi jika sebaliknya mungkin bisa saja dihentikan,” harapnya. (k9)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top