BERITA UTAMA

Segera Monitoring Internet Desa

Ketua Komisi I DPRD Kolaka, Kaharuddin (kiri) bersama anggota Komisi I Abdul Rauf'

KOLAKAPOS, Kolaka — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolaka amat menyayangkan adanya pekerjaan internet desa yang tidak tuntas dan dianggap bermasalah. Karena itu, DPRD Kolaka melalui Komisi I yang membidangi desa akan turun memonitoring untuk memastikan proyek yang terindikasi bermasalah itu.

Ketua Komisi I DPRD Kolaka, Kaharuddin mengatakan sejauh ini DRPD memang belum pernah menerima aduan atau aspirasi secara langsung terkait masalah internet desa. Namun demikian, riak-riak tentang indikasi internet desa bermasalah tersebut telah sampai di telinganya sejak beberapa pekan terakhir ini.

“Sampai saat ini belum ada kita terima aspirasi dari masyarakat soal itu (internet desa). Tetapi memang saya sudah dengar informasinya, bahkan beberapa waktu lalu ada rencana salah satu LSM mau turun demo soal internet desa, tapi kita tunggu-tunggu ternyata tidak jadi mereka demo,” kata Kaharuddin didampingi rekan sekomisinya Abdul Rauf, Senin (23/12).

Kendati demikian, ia menegaskan pihaknya akan tetap turun ke desa-desa untuk memastikan persoalan proyek yang menggunakan dana APBD 2019 yang dikucurkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) itu. “Insya Allah dalam waktu dekat ini kami turun untuk mengecek ke desa-desa walaupun belum ada yang datang menyampaikan hal ini ke sini, karena kita lihat soal internet desa ini memang lagi pembahasan terkini. Kami akan mulai dari desa-desa terpencil karena alasannya bahwa di sana susah jaringan. Disitu juga kami akan mempertanyakan kenapa harus ada pengadaan internet di desa kalau memang tidak didukung prasarana, itukan sama saja mengambur-hamburkan uang negara itu,” jelas Legislator Gerindra itu.

Kaharuddin mengatakan, selain turun ke lapangan pihaknya juga akan memanggil pejabat instansi terkait untuk meminta penjelasan tentang masalah pengadaan internet tersebut. “Kami akan panggil Kabag pemerintahan daerah, dan pemerintah desa untuk mempertanyakan kenapa seperti ini internet desa. Kalau kepala desa mengatakan ada kendala dengan anggarannya, kenapa bisa terjadi,” katanya.

Ia menambahkan, pasca terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pekan lalu, komisi yang dipimpinnya baru saja memulai rapat-rapat agenda. Makanya dengan adanya persoalan internet desa tersebut akan dimasukan dalam salah agenda kerja. “Kami baru saja membahas bahwa tiga bulan ke depan ini apa saja yang akan kita kerja, dan soal internet ini akan menjadi salah satu fokus kami. Kami akan segera turun ke lapangan tanpa harus menunggu datang aspirasi masyarakat, karena ini memang sudah menjadi topik pembahasan masyarakat saat ini. Jadi kami akan turun tanpa harus menunggu demo, karena sebagai wakil rakyat kami harus siap selalu mengawal keresahan masyarakat,” pungkasnya. (kal)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top