BERITA UTAMA

DPRD Sultra Soroti Pelayanan BPJS

Anggota DPRD Sultra Rasyid Saat Memberikan Keterangan. FOTO: Kadamu/Kolaka Pos

KOLAKAPOS, Kendari — DPRD Sultra menyoroti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya berdasarkan pantauan, banyak pasien BPJS yang diterlantarkan oleh rumah sakit.

Anggota DPRD Sultra Rasyid bahkan menuding BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah gagal menjalankan tugasnya. “Kasihan warga yang datang berobat di rumah sakit, padahal di sana (rumah sakit, red) bukan mendapatkan perawatan, malah sebaliknya diusir,” ujarnya usai melaksanakan penetapan peraturan dan tata tertib DPRD Sultra. Rabu, (15/01).

BPJS Kesehatan katanya, malah cenderung menyengsarakan masyarakat. Banyak warga yang memiliki kartu BPJS, namun tidak mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit. “BPJS ini hanya membesarkan diri mereka sendiri, karena mereka diberikan gaji yang tinggi oleh pemerintah, namun tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” tegasnya.

Fakta lain lanjutnya, kegagalan BPJS Kesehatan dalam membayar tunggakannya di RS Bahteramas sekitar Rp16 miliar. “Ini adalah satu bukti dari sekian kegagalan BPJS Kesehatan dalam pengelolaannya,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Kepesertaan Pelayanan BPJS Kesehatan Alamsyah, tidak mengelak. Ia menganggapnya sebagai motivasi BPJS untuk perbaikan pelayanan.

Ia menjelaskan, jika peserta tidak memiliki kepastian pelayanan dari rumah sakit, maka bisa langsung mengadu di BPJS Kesehatan. Meski demikian, dirinya memastikan seluruh masyarakat yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan, tetap mendapatkan pelayanan. “Jangan sampai isu-isu yang beredar itu bukan peserta BPJS,” urainya.

Selain itu, ia menjelaskan, BPJS Kesehatan sendiri mempunyai beberapa program untuk memperbaiki pelayanan kepada peserta. Salah satunya BPJS Praktis. BPJS Praktis ini mempermudah peserta untuk turun kelas. Tak hanya itu BPJS siap membantu peserta yang membutuhkan penjelasan atau tindak lanjut terkait kendala dalam fasilitasi kesehatan.

Alamsyah juga menjelaskan, saat ini BPJS mencoba lebih dekat ke masyarakat. Caranya dengan memberikan pelayanan tidak hanya dalam gedung, tetapi jgua di ruang tebruka, pasar, kelurahan, kecamatan maupun di Puskesmas. Harapannya, masyarakat lebih paham dengan BPJS. “Kami juga keliling di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS untuk memastikan pelayanan peserta BPJS,” ungkapnya.

Mengenai tunggakan Rp16 miliar itu kata Alamsyah, bukan tanggung jawab pasien. BPJS dan pemerintah tetap mencarikan jalan keluarnya. “Tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat, karena ini merupakan kewenangan atau tanggung jawab pemerintah. Insya Allah apapun kondisinya, peserta tetap mendapatkan pelayanan,” tutupnya. (p2)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
error: Content is protected !!