BERITA UTAMA

Jangan Loloskan Oknum PPK Bermasalah

Ketua PM Sultra, Jefri

KOLAKAPOS, Andoolo — Dalam rangka untuk melahirkan Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang berkualitas dan berintegritas, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, mengharapkan peran aktif masyarakat pada proses tanggapan masyarakat, baik itu tanggapan tahap pertama maupun pada sesi tahap kedua, Selasa (4/2).

Permasalahan yang terjadi pada Pemilu tahun lalu, nampaknya masih membekas pada warga Konsel. Karenanya, KPU Konsel diingatkan untuk memotong potensi terjadinya kesalahan yang sama, dengan melaksanakan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berintegritas dan tidka meloloskan PPK bermasalah.

Kekhawatiran tersebut lahir karena, beberapa nama yang tercatat bermasalah saat menjadi PPK, juga ikut mendaftar sebagai calon PPK di Konsel.

Ketua Poros Muda (PM) Sultra, Jefry menegaskan, dalam rekruitmen badan Adhoc, KPU Konsel tidak boleh menutup mata atas penyelenggaraan Pemilu tahun lalu. PPK yang lalu dituding banyak masalah. Salah satunya pemotongan honor PPS oleh oknum PPK. “Untuk kecamatan yang sudah kita identifikasi kebenarannya berdasarkan laporan PPS yakni, Kecamatan Moramo, Kolono Timur, Andolo, Benua, Angata, serta Kecamatan lainnya namun kami masih mengumpulkan bukti-bukti kuat, apakah benar isunya atau tidak,” bebernya.

Atas permasalahan tersebut, rencananya Poros Muda Sultra bersama lembaga lainnya, serta tokoh pemuda, akan menyurat ke KPU untuk melakukan aksi demonstrasi pada Senin depan, sekaligus menyodorkan nama-nama PPK yang pernah bermasalah sesuai hasil identifikasi di lapangan. “Selain masalah pemotongan gaji, dari nama-nama yang diumumkan KPU Konsel kemarin, kami juga menemukan adanya pendaftar yang sudah 2 periode menjadi PPK pada penyelenggaraan yang sama,” ungkapnya.

Menjawab hal tersebut, Ketua KPU Konsel, Aliudin, menjelaskan sekarang ini tahapan rekruitmen sudah masuk tanggapan masyarakat pasca pengumuman hasil tes tertulis kemarin, jadi masyarakat boleh untuk memberikan tanggapan secara prosedural. “Pada dasarnya, kami inginkan tanggapan itu mendasar, pengadu melampirkan KTP nya, cukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan secara tertulis, selain mengharapkan tanggapan masyarakat, tentu kami juga punya catatan tersendiri, yang nantinya akan diperdalam pada saat proses wawancara nanti,” jelasnya.

Terkait masalah di Kecamatan, lanjut dia tentu KPU Konsel punya catatan tersendiri, namun tidak bisa menyalahkan semua penyelenggara di Kecamatan karena yang melakukan pemotongan adalah oknum. “Selain itu, untuk mendeteksi para calon PPK yang menjadi pengurus Partai Politik (Parpol), itu kami akan pastikan di Sipol, sedangkan untuk yang menjadi tim sukses, kami akan menunggu dari hasil tanggapan masyarakat,” ungkapnya. (k5)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top