BERITA UTAMA

USN Sambut Kampus Merdeka

Rektor USN Kolaka, DR. Azhari

KOLAKAPOS, Kolaka — Kampus Merdeka yang diinisiasi menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim, mendapat apresiasi positif dari rektor USN Kolaka, DR.Azhari. Menurutnya, selama 16 tahun ia memimpin USN, sejak berstatus STIKIP hingga menjadi kampus negeri, baru kali ini ada ide menteri yang “ngena” secara mutlak dengan kondisi dan kebutuhan kampus sebagai jawaban atas perkembangan zaman.

Bahkan kata Azhari, jika petunjuk tekhnis Kampus Merdeka telah terbit dan diserahkan pelaksanaannya pada masing-masing kampus, sesegera mungkin langsung ia eksekusi. Saat inipun terangnya, ia telah merencanakan untuk melaksanakan salah satu visi Kampus Merdeka, dengan menjalin kemitraan bersama lembaga, instansi dan perusahaan sebagai tempat magang mahasiswa USN.

Kenapa Azhari terkesan begitu menggebu-gebu dengan Kampus Merdeka itu? Menurutnya, ide dari menteri Nadiem tersebut rasional, cemerlang dan sesuai kondisi kekinian. “Paling tidak dengan ide Kampus Merdeka ini tidak membuat gagap mahasiswa kita, pada saat terjun ke lapangan. Apalagi saat ini perguruan tinggi dituntut untuk mempersiapkan dan menghasilkan mahasiswa agar menjadi manusia yang berdaya saing, mandiri, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya, Kamis (6/2).

Ada empat poin utama yang diusung dalam Kampus Merdeka, yaitu mempermudah perubahan status perguruan tinggi negeri satuan kerja (satker) menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kemudahan akreditasi perguruan tinggi negeri, kemudahan membuka program studi baru, dan membebaskan mahasiswa mengambil mata kuliah diluar program studinya selama tiga semester.

Azhari menilai kebijakan untuk membebaskan mahasiswa mengambil mata kuliah diluar prodinya merupakan suatu terobosan brilian. Hal itu jelasnya, akan menambah wawasan mahasiswa terhadap “kehidupannya” setelah menyandang status sarjana. Karena, tidak selamanya usaha yang digeluti mahasiswa ketika lulus dari kampus, sesuai dengan disiplin keilmuannya. Nah, dengan tiga semester mata kuliah bebas itu, dapat menjadi tambahan wawasan yang berguna. “Tapi mata kuliah yang diambilnya, tentu yang relevan. Misalnya mahasiswa jurusan perikanan, kemudian mengambil mata kuliah diprodi lain yang relevan. Misalnya mengambil manajemen pemasaran, itui bisa saja. Itu sebuah kewajaran dan bagus untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi enterpreneur,” jelasnya.

Contoh kasus, banyak wartawan kata Azhari yang basis pendidikannya bukan dari ilmu komunikasi atau jurnalistik. Jika tiga semester bebas tersebut digunakan juga untuk mengambil mata kuliah yang sesuai dengan passionnya, tentu membuat persiapan mahasiswa lebih matang di dunia kerja.

“Saya S1 STPDN, harusnya jadi camat atau lurah. Tapi saya ditunjuk pimpin sekolah tinggi, syukurnya, saya terbantu oleh pendidikan S2 dan S3 saya yang kebijakan publik, tapi itu bisa. Ini yang dimaksudkan fakta oleh pak menteri,” katanya.

Sementara itu, terkait perubahan status dari perguruan tinggi negeri satuan kerja menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kata Azhari, bisa saja dilakukan oleh USN. Hanya saja, untuk merealisasikan itu, pihaknya harus mengkaji terlebih dahulu sumber pendapatan yang bisa diperoleh USN untuk meningkatkan pemasukan yang lebih besar guna membiayai dan menjalankan organisasinya.

“USN Kolaka bisa, mudah-mudahan tahun depan bisa mengusul. Cuma saya punya target, bagaimana caranya saya bisa membuat mesin pendapatan untuk USN, jadi harus ada bisnis kampus. Seperti UGM yang punya hotel, UNHAS punya rumah sakit,” jelasnya.

Tapi USN mampu untuk mengejawantahkan ide Mendikbud itu.
Salah satu contoh visi kampus merdeka, dengan menciptakan sumber penghasilan bagi kampus, sudah dilaksanakan USN. Yakni, dengan menjadi penyalur kredit rumah murah dari pemerintah pusat, hasil kerjasama koperasi USN dan bank BTN. “Tapi saya harus susun roadmapnya untuk menjadikan USN dari kampus Satker menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum,” ungkapnya.

Ia menilai kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi rektor, untuk bisa mendapatkan penghasilan tidak hanya dari SPP yang dibayarkan mahasiswa. Sebab, menjadi polemik bagi perguruan tinggi di daerah, bila terjadi kenaikan SPP yang tentunya tidak akan disanggupi oleh seluruh masyarakat.

“Rektor itu harus berpikir kreatif untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari SPP, menjadikan kampus sebagai ladang bisnis, menciptakan mahasiswa mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Rektor bukan hanya sebagai unit birokrasi yang hanya tugasnya minta uang di pemerintah pusat,” pungkasnya. (ema)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top